News

ICW Soroti Kontrak Dua Kementerian untuk Perusahaan Raffi Ahmad Senilai Rp14,69 Miliar

ICW Soroti Kontrak Dua Kementerian untuk Perusahaan Raffi Ahmad Senilai Rp14,69 Miliar

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Perusahaan tersebut dikaitkan dengan Raffi Ahmad, artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Menurut ICW, dana pengadaan itu berasal dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu rincian yang disebut ialah Rp575 juta untuk konten Instagram Story.

Dalam siaran pers pada Senin, 9 November 2026, ICW menyatakan datanya bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026.

Data tersebut tersedia melalui portal data.inaproc.id, milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). ICW menggunakan informasi itu untuk menelusuri kontrak kedua kementerian.

ICW Pertanyakan Nilai Kontrak Jasa Influencer Pemerintah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

Ruang lingkup pengadaan mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Kontrak juga meliputi kanal YouTube RANS Entertainment dan kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.

ICW menyebut pengadaan tersebut dalam siaran persnya. Informasi itu dikutip pada Selasa, 10 November 2026.

Keterkaitan Raffi dengan PT Rans Animasi Indonesia dijelaskan melalui dokumen korporasi yang dirujuk dalam laporan. PT Rans Entertainment Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham perusahaan tersebut.

Raffi menguasai mayoritas saham di PT Rans Entertainment Indonesia, yang menjadi perusahaan induk. Ia juga memiliki langsung 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.

Cyber University Buka PMB Gelombang 1 untuk Kuliah Digital, Ini Jadwal dan Skema 3+1

ICW menyampaikan lima poin permasalahan terkait temuan pengadaan tersebut. Di antara poin yang disebut dalam laporan adalah konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Lembaga itu juga mempertanyakan belanja jasa kementerian yang manfaatnya, menurut ICW, tidak dapat diukur secara terbuka. Artikel sumber tidak merinci tiga poin lainnya.

×
×