ICW menyebut dalam rilis 9 November 2026, dua kementerian memakai kontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk membeli jasa influencer.
Perusahaan milik Raffi Ahmad itu tercatat menerima kontrak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemendikbud Ristek, Museum dan Cagar Budaya.
Raffi Ahmad sendiri menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sekaligus berstatus sebagai pejabat negara.
Menurut ICW, total kontrak kedua kementerian dengan Rans pada 2025 hingga 2026 mencapai Rp14.696.955.002.
Untuk Kemendikbud Ristek, Museum dan Cagar Budaya, ICW mencatat lima kerja sama pada 2024 dengan nilai total Rp3.900.000.002.
Sementara itu, kontrak KKP dengan Rans bernilai Rp10.796.955.000 dan terdiri dari tiga kerja sama pada 2025 serta 2026.
ICW menyampaikan lima catatan mengenai pengadaan tersebut. Uraian yang tersedia menjelaskan persoalan efisiensi anggaran dan pengukuran manfaat jasa.
Catatan pertama berkaitan dengan penerapan kebijakan penghematan pemerintah yang dinilai ICW tidak konsisten dalam penggunaan anggaran.
ICW menilai efisiensi besar-besaran turut menyasar layanan publik dasar, pembangunan strategis, kementerian pusat, serta pemerintah daerah dan desa.
Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan Rp575,7 juta untuk tayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun @raffinagita1717.
Menurut ICW, nilai tersebut melampaui dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026, setelah sebagian besar pagu dialokasikan.
Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, sebanyak 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih, menurut data yang disampaikan ICW.
ICW menyebut rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta setelah alokasi tersebut.
Catatan kedua ICW menyoroti jasa yang manfaat dan dampaknya dinilai tidak dapat diukur secara jelas maupun terbuka.
ICW menyebut Kemendikbud Ristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.
KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat. Unit-unit tersebut, menurut ICW, didukung pegawai, fasilitas, serta anggaran dari pajak masyarakat.
Rilis ICW menyebut terdapat lima persoalan, tetapi uraian yang tersedia memaparkan dua catatan terkait pengadaan jasa publikasi dan influencer.
