Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menilai pembangunan Papua perlu menggunakan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif agar berlangsung damai, bermartabat, serta berkelanjutan.
Menurut Ribka, kebijakan perlu memperhatikan kondisi geografis, keragaman sosial budaya, dan kebutuhan warga agar manfaat pembangunan terasa nyata.
Pandangan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.
Seminar bertema pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif tersebut berlangsung di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyatakan perdamaian merupakan harapan utama masyarakat Papua. “Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujarnya.
Ribka menjelaskan, pendekatan geokultural penting karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang perlu dipahami pemerintah.
Pemahaman terhadap karakter masyarakat setempat dapat membantu merancang kebijakan dan program yang diterima serta menjawab kebutuhan warga.
Ia juga menyoroti perbedaan kondisi geografis Papua yang menuntut pola pembangunan sesuai karakteristik setiap wilayah.
Pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, dan perbatasan memiliki tantangan berbeda dalam transportasi, konektivitas, distribusi logistik, serta akses pelayanan publik.
Karena itu, menurut Ribka, pembangunan tidak dapat dijalankan dengan kebijakan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi tiap daerah.
Pendekatan multiaktor, lanjutnya, memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Setiap pihak diharapkan berkontribusi melalui peran yang saling melengkapi untuk mendukung pembangunan Papua.
Ribka turut menekankan agar kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi.
