Papua Tengah mengusulkan dua lokasi di Kabupaten Nabire untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditujukan memperluas akses pendidikan.
Usulan itu disampaikan Gubernur Meki Fritz Nawipa saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas pembangunan.
Pemerintah menempatkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di berbagai daerah Indonesia.
Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan mendukung usulan yang sesuai dengan tugas Kementerian Sosial dan kebutuhan daerah.
“Daerah 3T itu kita prioritaskan,” kata Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Tengah di kantor Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari target pemerintah membangun setidaknya satu gedung permanen di setiap kabupaten dan kota.
Setiap sekolah direncanakan dapat menampung sekitar 2.000 siswa, dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.
Gus Ipul menjelaskan, sekolah yang berada di bawah pemerintah provinsi dapat menerima siswa dari berbagai kabupaten dan kota.
Sementara itu, Sekolah Rakyat milik pemerintah kabupaten diperuntukkan bagi warga di kabupaten tersebut, menurut penjelasan Menteri Sosial.
Dalam audiensi itu, Meki menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dua bidang tanah di Kabupaten Nabire.
Satu lahan disiapkan Pemerintah Kabupaten Nabire dengan luas 10 hektare, sedangkan pemerintah provinsi menyediakan lahan seluas 9 hektare.
Kedua lokasi tersebut berada di atas lahan milik pemerintah daerah masing-masing, yakni pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Menurut Meki, pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire penting untuk membantu memutus rantai kemiskinan yang berlangsung antargenerasi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang turut membahas rencana pengembangan Sekolah Rakyat permanen di wilayah Papua Tengah.
Menanggapi usulan itu, Gus Ipul meminta pemerintah provinsi melengkapi persyaratan dan segera mengajukan lokasi yang telah disiapkan.
Pengajuan resmi dan kelengkapan syarat diperlukan sebelum rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire dapat diproses lebih lanjut.
Gus Ipul menyebut kondisi kemiringan lahan harus jelas, sementara kebutuhan air bersih serta ketersediaan listrik juga perlu dipastikan.
Akses jalan menuju lokasi juga menjadi persyaratan yang disebutkan Menteri Sosial dalam pembahasan dengan Gubernur Papua Tengah tersebut.
Persyaratan teknis nantinya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan Kementerian Sosial menyatakan akan mengawal dan mendampingi prosesnya.
Dengan demikian, dua bidang tanah yang disiapkan belum menjadi tanda bahwa pembangunan sudah dimulai atau memperoleh persetujuan akhir.
Tahap berikutnya adalah menyampaikan surat pengajuan, memenuhi ketentuan teknis, serta memastikan kesiapan fasilitas pendukung di lokasi.
Bagi sobat pembaca, inti usulan ini adalah penyediaan dua lokasi, dengan luas lahan berbeda dan kepemilikan pemerintah daerah.
Rencana tersebut sejalan dengan prioritas Sekolah Rakyat di wilayah 3T serta sasaran program bagi keluarga kurang mampu.
INFOGRAFIS: Kabupaten Nabire mengusulkan dua lokasi. Pemkab menyiapkan 10 hektare, Pemprov Papua Tengah menyiapkan 9 hektare. Kapasitas sekolah diproyeksikan sekitar 2.000 siswa untuk jenjang SD hingga SMA.
