Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan empat lokasi untuk pembangunan permanen Sekolah Rakyat, di tengah tingginya minat program tersebut di wilayah 3T.
Usulan itu mencakup dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, serta masing-masing satu lokasi di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menyerahkan proposal kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Senin (2/11/2026).
Jauhari, perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, turut hadir dalam penyerahan proposal tersebut.
Menurut Ones, keempat lahan itu merupakan aset pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah.
Setiap lokasi luasnya kurang lebih 10 hektare, dan di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah.
“(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Ones.
Ia menyebut akses jalan, ketersediaan air, serta jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut memadai untuk mendukung rencana pembangunan.
Lokasi yang diajukan juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga dinilai relatif aman dan nyaman.
Meski demikian, sertifikat lahan masih perlu dilengkapi. Ones mengatakan dokumen tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
Agus Jabo meminta pemerintah provinsi segera menyusulkan kelengkapan administrasi, terutama sertifikat lahan.
Kemensos mendukung usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah 3T, selama persyaratan lahan dan administrasi dipenuhi.
Syarat yang disebut mencakup akses memadai, lahan datar, ketersediaan listrik, serta pasokan air di lokasi sekolah.
Setelah persyaratan lengkap, tahapan berikutnya adalah survei kelayakan terhadap lokasi yang diajukan.
“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” kata Agus.
Agus juga menyarankan agar area yang sudah memiliki bangunan sekolah dikeluarkan dari bidang sertifikat lahan yang akan dibuat.
Menurutnya, pemisahan tersebut dapat memudahkan pembersihan lahan dan pengurusan administrasi pada tahap berikutnya.
Jauhari mengapresiasi pengajuan empat lokasi, tetapi mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap.
Dalam pertemuan itu, Ones juga menyampaikan warga Papua Pegunungan mengalami kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan di wilayahnya.
