Yusril Ihza Mahendra menilai jalur pengadilan tidak lagi menyediakan celah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mempersoalkan dokumen pendidikannya.
Pandangan itu disampaikan Yusril pada Selasa, 10 November 2026, saat menjelaskan proses hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan itu telah memiliki kekuatan final.
Atas dasar itu, ia menilai membawa kembali materi yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan berguna.
Yusril menyebut tidak ada celah hukum yang dapat ditempuh untuk kembali mempermasalahkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran melalui pengadilan.
Ia juga menyatakan putusan Mahkamah Agung hanya dapat ditempuh melalui peninjauan kembali, atau PK, dalam keadaan tertentu.
Namun, menurut Yusril, Gibran tidak dapat mengajukan PK dalam perkara yang diajukan oleh Subhan.
Alasannya, Gibran bukan pihak yang tercatat sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan tersebut.
Yusril menjelaskan, status sebagai pihak dalam perkara menentukan apakah seseorang dapat menggunakan upaya hukum lanjutan.
Dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, Gibran tercatat sebagai tergugat intervensi, kata Yusril.
Dengan status tersebut, Gibran memiliki hak menempuh upaya hukum, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
Perbedaan kedudukan Gibran dalam kedua perkara itu menjadi bagian dari penjelasan Yusril mengenai kemungkinan mengajukan PK.
Ia menegaskan, orang yang bukan pihak dalam suatu perkara tidak dapat melakukan langkah hukum dalam perkara tersebut.
Yusril menyampaikan, “Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” saat menjelaskan kedudukan hukum Gibran.
Ia kembali menekankan bahwa putusan Mahkamah Agung telah final dan materi yang hendak dipersoalkan kembali dinilai sama.
Karena itu, Yusril berpandangan pengajuan perkara serupa ke PTUN tidak akan membawa manfaat secara hukum.
Ia mengatakan, “Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama.”
Pandangan Yusril merujuk pada rangkaian proses hukum yang, menurutnya, sudah berlangsung hingga tingkat pengadilan tertinggi.
Ia menilai perkara mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran tidak dapat diproses kembali dengan materi yang sama.
Yusril juga menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung yang disebutnya memuat persoalan serius.
Menurut dia, pertimbangan tersebut berkaitan dengan demokrasi serta kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Yusril menyebut terdapat penilaian mengenai pelanggaran serius yang dianggap dapat membahayakan kehidupan demokrasi.
Ia mengatakan isi pertimbangan putusan perlu dibaca untuk memahami mengapa perkara tersebut dinilai serius.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu,” ujar Yusril.
Dalam penjelasannya, Yusril membedakan hak mengajukan upaya hukum berdasarkan posisi Gibran di masing-masing perkara.
Perkara Subhan, menurut Yusril, tidak memberikan Gibran kedudukan sebagai tergugat intervensi untuk mengajukan PK.
Sementara itu, perkara Mercy dan Denny Indrayana mencatat Gibran sebagai tergugat intervensi, sehingga hak hukum berbeda.
Hak tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari banding dan kasasi hingga peninjauan kembali, menurut penjelasan Yusril.
Yusril juga menyebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK terhadap putusan tersebut.
Ia mengatakan menteri itu akan melaksanakan putusan, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya kepada wartawan.
“Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril.
Bagi sobat yang mengikuti perkara ini, inti penjelasan Yusril adalah putusan telah final dan kedudukan pihak menentukan upaya hukum.
Ia menilai upaya baru di PTUN dengan materi serupa tidak mengubah keadaan hukum yang sudah diputus.
Yusril menutup penjelasannya dengan kembali menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final.
