Mantan Pangdam IV/Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono menghadapi tuntutan 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi lahan Kebun Carui.
Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, Widi juga dituntut membayar denda Rp500 juta.
Selain pidana penjara dan denda, tuntutan terhadap Widi mencakup uang pengganti lebih dari Rp21 miliar. Ia juga menghadapi tuntutan pemecatan dari dinas militer.
Dalam nota pembelaan atau pledoi, Widi bersama tim penasihat hukumnya membantah dakwaan. Mereka juga mempersoalkan sejumlah aspek dalam konstruksi perkara yang disampaikan Oditur Militer.
Di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Senin, 2 November 2026, Widi meminta majelis hakim memeriksa perkara secara objektif.
Ia juga meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan. Meski menyangkal tuduhan, Widi menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
“Saya tetap hadir dengan kepala tegak dan menghormati persidangan ini, meskipun selama ini saya didakwa menjual barang milik negara yang tidak pernah saya lakukan. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan bukti autentik, semua dakwaan yang ditujukan kepada saya nyata-nyata tidak terbukti,” ujar Widi saat membacakan pledoinya.
Widi dikenal sebagai mantan ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Ia menjalani tugas tersebut pada periode 2015-2016.
Widi lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada 1993 dari kecabangan Infanteri.
Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Widi memulai karier sebagai perwira di lingkungan TNI AD. Ia juga memiliki pengalaman penugasan di satuan Kopassus.
Dalam perkara Kebun Carui, tuntutan terhadap Widi meliputi hukuman badan, denda, pembayaran uang pengganti, serta pemecatan dari dinas militer. Widi menolak dakwaan dan menyampaikan pembelaan di persidangan.
