Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota parlemen terkait polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut diajukan untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Perwakilan delapan fraksi menyerahkan usulan itu kepada Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Jumlah pengusul terbanyak berasal dari PKS, yakni 28 orang. NasDem menyumbang 19 anggota, sedangkan PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang.
Berikutnya, terdapat 14 anggota PDI Perjuangan, 11 dari Golkar, 11 dari Gerindra, serta satu anggota PAN.
Dalam keterangannya, pimpinan menyebut total 120 anggota mengajukan HMP berdasarkan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi.
Usulan hak tersebut menjadi bagian dari prosedur pemakzulan wakil presiden. Namun, penerimaan usulan HMP bukan berarti wakil presiden otomatis diberhentikan.
Mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A memuat alasan pemberhentian saat masa jabatan berlangsung, termasuk pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Pelanggaran yang disebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya.
Pemberhentian juga dapat diusulkan apabila presiden atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang jabatan tersebut.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur langkah DPR sebelum mengajukan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau kelayakan jabatan.
Ringkasnya, alur konstitusional yang dijelaskan UUD 1945 adalah DPR meminta pemeriksaan MK sebelum mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.
| Tahap | Proses |
| Usulan politik | Anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat |
| Pemeriksaan konstitusional | DPR meminta MK memeriksa pendapat DPR |
| Usul pemberhentian | DPR dapat mengajukan usul kepada MPR |
Pemakzulan berbeda dari pengunduran diri. Jalur pemberhentian melalui pemakzulan memiliki prosedur lebih panjang sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam kasus ini, usulan HMP untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming disampaikan pada 11 November 2026.
