Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026.
Prasetyo menyebut rencana itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Beliau menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkama Konstitusi maupun Mahkama Agung.” ujar Prasetyo.
Dalam keterangan yang sama, Prasetyo mengatakan Prabowo tidak menolak pengunduran diri wakil presiden tersebut.
Ia juga menyampaikan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” sambungnya.
Pengunduran diri wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rujukan mekanismenya juga mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib MPR.
Menurut uraian ketentuan tersebut, pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan ataupun penolakan parlemen.
Alasannya, mandat eksekutif diperoleh langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga keputusan mundur merupakan hak pribadi pejabat bersangkutan.
