Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pengaturan penyetaraan pendidikan masuk dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Usulan itu disampaikan setelah polemik penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Lalu menyebut persoalan tersebut sebagai pukulan telak bagi kementerian yang membidangi pendidikan.
Menurut Lalu, polemik itu perlu menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan sektor pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menilai regulasi yang lebih jelas dibutuhkan agar persoalan serupa tidak kembali muncul. Hal itu juga berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” kata Lalu di DPR RI, Jumat, 13 November 2026.
Lalu menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup dipahami sebagai kepemilikan ijazah, rapor, ataupun transkrip nilai. Menurut dia, pendidikan juga membentuk karakter dan kepribadian.
“Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Jadi, tidak hanya selembar ijazah, tidak hanya selembar rapor, tidak hanya selembar transkrip nilai, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan etika, pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan adab, budi pekerti, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia mengatakan polemik tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak tentang perlunya aturan yang jelas dan dapat digunakan sebagai acuan bersama.
Lalu menilai kejelasan aturan dapat membantu mencegah perbedaan penafsiran terhadap regulasi maupun dokumen pendidikan. Ia mencontohkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang ditafsirkan berbeda oleh sejumlah pihak.
“Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI berencana memasukkan ketentuan penyetaraan pendidikan ke salah satu bab dalam revisi UU Sisdiknas.
Ketentuan itu diharapkan memberi landasan hukum lebih kuat untuk mengatur penyetaraan ijazah dan pendidikan dari berbagai jalur maupun negara.
