Kemnaker memberi perusahaan waktu hingga Oktober 2027 untuk menyesuaikan pengelolaan dana pesangon pekerja dengan ketentuan baru.
Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur pembentukan Dana Cadangan Pesangon.
Dana Cadangan Pesangon, atau DCP, nantinya dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk pemerintah.
Lembaga yang disebut dalam ketentuan tersebut adalah Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, sebagai pengelola dana.
Perubahan ini mengatur cara perusahaan mempersiapkan kewajiban pesangon pekerja, termasuk ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah ingin memastikan perusahaan memiliki persiapan dana untuk membayar hak pekerja saat terjadi PHK, kebangkrutan, maupun kepailitan.
Masa transisi selama satu tahun diberikan agar perusahaan dapat membenahi administrasi dan menyesuaikan pengelolaan dana.
Dengan tenggat Oktober 2027, perusahaan diminta memulai persiapan sekarang dan tidak menunggu batas waktu semakin dekat.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan perbedaan skema tersebut.
Menurut Indah, DCP bukan dana yang dikelola melalui Dana Pensiun atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Kedua skema itu selama ini dapat dikelola di masing-masing perusahaan, tetapi DCP memiliki pengelola berbeda.
Indah menyampaikan bahwa undang-undang menetapkan pengelolaan DCP berada pada lembaga pemerintah yang ditunjuk pemerintah.
Dalam sosialisasi melalui kanal YouTube Kemnaker RI, ia menegaskan, “Undang-Undang ini memberikan masa transisi 1 tahun.”
Pernyataan itu disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Keterangan tersebut dikutip pada Sabtu, 14 November 2026, sebagaimana tercantum dalam informasi yang disampaikan Kemnaker.
Indah juga meminta pengurus dan pengelola DPLK di perusahaan mulai melakukan pembenahan sejak sekarang.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak menunda persiapan sampai mendekati Oktober 2027, ketika pengalihan dana berlaku.
Menurut ketentuan yang dijelaskan, pada Oktober 2027 seluruh dana pesangon harus diserahkan kepada DCP.
Skema ini mengharuskan perusahaan memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja PKWTT.
PKWTT merupakan status pekerja yang disebut dalam aturan mengenai penghitungan kewajiban pesangon melalui DCP.
Dengan perhitungan sejak awal, pesangon tidak hanya dipersiapkan ketika perusahaan menghadapi PHK.
Perusahaan perlu memperhitungkan kebutuhan dana agar cadangan tersedia untuk memenuhi hak pekerja pada kemudian hari.
Sumber pendanaan untuk kewajiban tersebut juga harus jelas sebelum dana disetorkan kepada pengelola DCP.
Pengelola yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang nantinya ditetapkan untuk menangani Dana Cadangan Pesangon.
Ringkasan ketentuan
Masa penyesuaian: satu tahun, dengan tenggat pengalihan pada Oktober 2027.
Pengelola dana: lembaga pemerintah yang ditunjuk, yakni Danantara.
Skema berbeda: DCP bukan Dapen maupun DPLK di masing-masing perusahaan.
Kewajiban perusahaan: menghitung pesangon sejak awal hubungan kerja pekerja berstatus PKWTT.
Persiapan perusahaan mencakup pembenahan administrasi serta penyesuaian pengelolaan dana sesuai ketentuan baru.
Pengurus DPLK juga diminta memperhatikan perubahan ini karena skema sebelumnya berbeda dari pengelolaan DCP.
Perusahaan masih memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi tenggat pengalihan telah ditetapkan dalam aturan.
Karena itu, perusahaan perlu mencermati kewajiban tersebut sebelum seluruh dana pesangon dialihkan kepada DCP.
Kebijakan ini menjadi perubahan penting dalam sistem perlindungan tenaga kerja yang diatur melalui undang-undang.
Tujuannya, menurut penjelasan pemerintah, memastikan ketersediaan persiapan dana untuk memenuhi hak pekerja dalam keadaan tertentu.
Indah menegaskan kembali bahwa dana tersebut tidak dikelola melalui Dapen atau DPLK perusahaan.
Sebaliknya, pengelolaan dilakukan lembaga pemerintah yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Perusahaan dapat menggunakan masa transisi untuk menata kewajiban dan menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon.
Penyesuaian itu perlu dilakukan sebelum Oktober 2027, saat ketentuan penyerahan seluruh dana mulai berlaku.
Informasi tersebut disampaikan Kemnaker dalam sosialisasi undang-undang yang membahas perlindungan tenaga kerja dan pengelolaan pesangon.
Dengan memahami tenggat dan perbedaan skema, perusahaan dapat menyiapkan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi sobat pekerja, aturan ini berkaitan dengan persiapan pembayaran hak pesangon ketika terjadi PHK.
Namun, penjelasan Kemnaker dalam informasi tersebut berfokus pada kewajiban perusahaan dan pengelolaan dana secara terpusat.
Karena masa transisi masih berjalan, perusahaan diminta mulai membenahi administrasi tanpa menunggu menjelang tenggat.
Pada Oktober 2027, dana pesangon perusahaan harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon yang dikelola terpusat.
