News

Pengamat Minta Pemerintah Pangkas Belanja, Bukan Membebani Warga dengan Target Pajak

Pengamat Minta Pemerintah Pangkas Belanja, Bukan Membebani Warga dengan Target Pajak

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyarankan pemerintah meninjau ulang belanja untuk menghadapi kekurangan penerimaan pajak tahun ini.

Menurutnya, penghematan anggaran dapat menjadi pilihan, daripada mengejar kekurangan tersebut dengan menambah tekanan kepada masyarakat menengah ke bawah.

Usulan itu disampaikan ketika pemerintah berupaya menutup kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun sampai akhir 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun.

Angka tersebut setara dengan 76,2 persen dari target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah untuk periode tersebut.

Setelah 14 Tahun Tertunda, Pasar Senen Blok VI Ditargetkan Rampung Mei 2028

Upaya mengejar penerimaan pajak itu memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha dan wajib pajak perorangan.

Sebagian pihak khawatir masyarakat akan menjadi sasaran ketika pemerintah berusaha memenuhi target penerimaan yang masih kurang.

Trubus menilai pemerintah sebaiknya tidak membebankan kekurangan penerimaan pajak kepada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ia menyarankan upaya penagihan lebih diarahkan kepada kalangan konglomerat, sehingga beban ekonomi masyarakat umum tidak bertambah.

Dalam keterangannya kepada Disway.id pada Senin, 16 November 2026, Trubus memperingatkan dampak jika warga terus dibebani pungutan.

NIK Sudah Terdaftar di SSCASN? Pelamar CPNS 2026 Tidak Perlu Membuat Akun Baru

Ia menyebut masyarakat bisa merasa tertekan dan menyampaikan protes apabila kebijakan pajak dianggap semakin memberatkan kehidupan mereka.

Menurut Trubus, pemerintah perlu memastikan kebijakan perpajakan tidak menjadikan masyarakat luas sebagai pihak yang menanggung beban utama.

Ia juga menilai waktu yang tersisa untuk mengejar kekurangan penerimaan tahun ini sudah kurang dari dua bulan.

Dengan tenggat yang semakin dekat, Trubus mengusulkan pemerintah memilah kembali sejumlah kebutuhan dan rencana belanja anggaran.

Program atau kebutuhan yang dinilai tidak terlalu mendesak, menurutnya, dapat dihapus agar pengeluaran pemerintah lebih terkendali.

Banjir Aceh Tamiang Meluas, Perbedaan Kondisi Air Terlihat dari Hulu hingga Hilir

Ia juga menyarankan perampingan anggaran sebagai salah satu langkah untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara.

Usulan tersebut, menurutnya, bisa dilakukan bersamaan dengan evaluasi terhadap target-target pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

Trubus turut menyoroti jumlah kementerian dan lembaga dalam pemerintahan yang ia nilai terlalu besar.

Ia berpendapat perampingan kabinet dapat menjadi salah satu cara untuk menekan besarnya belanja pemerintah.

Selain itu, Trubus menyinggung pajak pegawai negeri sipil yang menurutnya ditanggung oleh negara.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menjelaskan alasan pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran dan struktur kelembagaan.

Namun, ia tetap menekankan bahwa penyesuaian belanja tidak seharusnya membuat masyarakat kecil menanggung beban tambahan.

Trubus menilai kondisi saat ini kurang tepat untuk memaksakan target pajak dengan cara yang berisiko membebani publik.

Ia mengingatkan kebijakan yang dipandang tidak adil dapat memicu penolakan dari masyarakat.

Menurutnya, resistensi publik berpotensi muncul apabila warga merasa terus-menerus menjadi sasaran kebijakan perpajakan.

Ia khawatir penolakan tersebut dapat berkembang menjadi protes yang berlangsung berulang kali.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengutamakan peninjauan belanja dan mengarahkan penagihan kepada kelompok yang dinilai mampu.

Ringkasan data: realisasi pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun, atau 76,2 persen dari target.

Pemerintah masih mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp514 triliun sampai akhir 2026, menurut informasi dalam laporan tersebut.

Trubus mengajukan dua fokus utama, yakni mengevaluasi belanja yang dianggap tidak perlu dan menghindari beban tambahan bagi masyarakat kecil.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan perampingan kementerian dan lembaga untuk menekan pengeluaran anggaran.

Pandangan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan wajib pajak perorangan mengenai dampak pengejaran target.

Bagi sobat pembaca, inti usulan Trubus adalah mencari ruang penghematan tanpa mengalihkan tekanan kepada masyarakat menengah ke bawah.

Ia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum mengambil langkah untuk mengejar penerimaan pajak.

Trubus juga meminta agar beban penerimaan tidak dibebankan secara luas kepada masyarakat umum.

Sementara itu, angka realisasi hingga Oktober menunjukkan penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi keadaan tersebut, Trubus mengusulkan evaluasi belanja sebagai alternatif untuk menghadapi kekurangan penerimaan menjelang akhir tahun.

Ia berpandangan pengeluaran yang dianggap tidak diperlukan dapat ditinjau, sementara struktur kementerian dan lembaga juga dievaluasi.

Menurutnya, langkah tersebut lebih layak dipertimbangkan daripada menambah tekanan pajak terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Trubus menilai kebijakan yang membebani warga dapat mengurangi penerimaan publik terhadap upaya pemerintah mengejar target.

Ia mengingatkan, pemerintah perlu memperhitungkan respons masyarakat sebelum menentukan cara menutup kekurangan penerimaan pajak.

Dengan demikian, usul yang disampaikan Trubus mencakup peninjauan target belanja, perampingan lembaga, serta perhatian terhadap distribusi beban pajak.

×
×