Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membentuk kelompok kerja untuk membahas penanganan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Pembentukan Pokja itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta pemerintah menelusuri penyebab kasus-kasus tersebut belum juga menemukan penyelesaian.
Yusril menyampaikan pembentukan tim tersebut di kantornya pada Senin, 9 November 2026. Pokja akan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan.
Anggotanya akan berasal dari Kejaksaan Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, serta Kepolisian.
Pemerintah juga mempertimbangkan keterlibatan akademisi dan mantan hakim. Mereka dapat memberi perspektif tambahan dalam pembahasan langkah untuk mengatasi hambatan penanganan perkara.
Yusril mengatakan Pokja akan mencari tahu penyebab proses penanganan kasus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, pemerintah perlu memahami persoalan yang menghambat.
“Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami mem-follow up kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya,” kata Yusril.
Salah satu opsi yang akan dibicarakan ialah melibatkan jaksa atau penyidik kepolisian dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.
Gagasan itu ditujukan agar hasil penyelidikan lebih siap saat diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Yusril menilai keterlibatan aparat yang berpengalaman melakukan penyidikan dapat membantu mengurangi persoalan berulang dalam proses penanganan perkara.
Ia mempertanyakan kemungkinan jaksa atau polisi ikut serta sejak tahap penyelidikan Komnas HAM. Usulan tersebut masih akan dibahas oleh Pokja.
“Apakah tidak mungkin misalnya Komnas itu ketika melakukan satu penyelidikan itu juga menyertakan jaksa yang sudah biasa melakukan penyidikan, kan? Atau menyertakan polisi yang biasa melakukan penyidikan, sehingga hasil dari penyelidikan dari Komnas HAM itu tidak sia-sia bolak-balik, bolak-balik, lalu akhirnya tidak jelas mau dibawa ke mana kasus ini,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, pemerintah menemukan masalah teknis dan prosedural yang menghambat penyelidikan maupun penyidikan.
Yusril menyebut persoalan itu muncul dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Temuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.
“Dan kami menemukan masalah dari pertemuan tadi bahwa ternyata memang ada persoalan-persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan,” kata Yusril.
Salah satu kendala utama berkaitan dengan pembagian tugas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara.
Komnas HAM berperan sebagai penyelidik, sementara Kejaksaan Agung bertugas sebagai penyidik. Perbedaan kewenangan itu menjadi bagian yang akan dicermati.
Dalam praktiknya, Kejaksaan kerap mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM karena dinilai membutuhkan alat bukti tambahan.
Di sisi lain, Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan untuk memenuhi sejumlah permintaan penyidik. Salah satunya, memanggil paksa pihak-pihak yang diperlukan.
Yusril menjelaskan, keadaan tersebut membuat proses penanganan perkara menghadapi hambatan ketika hasil penyelidikan perlu dilengkapi.
Pokja akan membahas persoalan prosedural dan teknis tersebut, termasuk kemungkinan penyesuaian kerja antarlembaga dalam proses penyelidikan.
Belum ada keterangan mengenai hasil pembahasan atau keputusan akhir Pokja. Pemerintah membentuk kelompok tersebut untuk mengurai sebab penanganan kasus belum tuntas.
Sebanyak 13 kasus yang menjadi perhatian pemerintah mencakup peristiwa dari berbagai periode dan wilayah di Indonesia.
Daftar itu meliputi Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius atau Petrus, Talangsari, Rumoh Geudong, serta penghilangan paksa 1997-1998.
Kasus lainnya ialah kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, serta pembunuhan dukun santet 1998-1999.
Perkara yang juga disebut Yusril mencakup Simpang KKA, Wasior, Jambo Keupok, dan Wamena. Seluruhnya termasuk dalam 13 kasus yang belum memperoleh penyelesaian.
Ringkasan penanganan: Pokja dipimpin Otto Hasibuan dan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, serta Kepolisian.
Fokus pembahasan mencakup hambatan teknis, prosedur penyelidikan dan penyidikan, serta kemungkinan pelibatan jaksa atau penyidik kepolisian.
Daftar perkara yang dibahas terdiri atas 13 kasus, termasuk Trisakti, Semanggi I dan II, penghilangan paksa 1997-1998, dan Peristiwa 1965-1966.
