Pemerintah memberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumennya kini tersedia melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Masyarakat dapat membaca dan mengunduh naskah undang-undang tersebut. Regulasi ini terdiri atas 313 pasal yang dibagi dalam 23 bab.
Aturannya mencakup berbagai aspek dunia kerja, mulai dari kesempatan kerja, hubungan industrial, pengupahan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut keterbukaan dokumen penting agar masyarakat dapat memahami aturan yang menjadi landasan bidang ketenagakerjaan.
Menurut Yassierli, ketentuan itu perlu diketahui pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja. Pemahaman dibutuhkan untuk mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin, 9 November 2026.
Selain ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, UU tersebut mengatur kesempatan serta perlakuan yang sama, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan.
Materi lainnya meliputi peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pekerja sektor informal.
Regulasi itu juga memuat pengaturan tenaga kerja asing, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan, dan hubungan industrial.
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, serta PHK turut tercantum dalam undang-undang tersebut.
Di bagian akhir, UU ini mengatur ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
