News

Mitra Dapur MBG Sampaikan Dampak Skema Relawan kepada DPR

Mitra Dapur MBG Sampaikan Dampak Skema Relawan kepada DPR

Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mereka datang ke ruang Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan keberatan dan keresahan terkait sejumlah kebijakan baru Badan Gizi Nasional.

Para mitra menilai kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan di tingkat daerah dan berdampak pada operasional dapur SPPG yang mereka kelola.

Pertemuan itu dihadiri Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta Rinto Subekti.

Rinto merupakan anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah. Para pengelola dapur menyampaikan sejumlah persoalan kepada para wakil rakyat.

Setelah 14 Tahun Tertunda, Pasar Senen Blok VI Ditargetkan Rampung Mei 2028

Keluhan yang disampaikan meliputi perubahan skema operasional, aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan 2, serta banyaknya aplikasi pelaporan harian.

Mereka juga menyoroti keterlambatan pengisian dana atau top up dan belum adanya kepastian bagi dapur SPPG baru untuk mulai beroperasi.

Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna, yang akrab disapa Abah Ucu, mengatakan perubahan skema membuat mitra menghadapi dilema dalam mempertahankan relawan.

Dalam aturan baru, dapur dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang harus mengurangi jumlah relawan dari 47 menjadi 15 orang.

Sementara itu, dapur yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.

NIK Sudah Terdaftar di SSCASN? Pelamar CPNS 2026 Tidak Perlu Membuat Akun Baru

Ringkasan skema relawan: di bawah 1.500 penerima manfaat, jumlah berkurang dari 47 menjadi 15; di atas 2.000, maksimal 24 relawan.

“Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada,” ujar Abah Ucu.

Ia mengatakan, jika para relawan tidak diberhentikan, mitra menerapkan sistem shifting atau giliran kerja untuk menyesuaikan skema tersebut.

Menurut Abah Ucu, pengaturan giliran kerja itu membuat pendapatan relawan jauh di bawah UMR yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan sistem tersebut, seorang relawan hanya dapat bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan dan menerima pendapatan sekitar Rp1,2 juta.

Banjir Aceh Tamiang Meluas, Perbedaan Kondisi Air Terlihat dari Hulu hingga Hilir

Angka itu terpaut dari UMR Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan, menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan.

Abah Ucu menyebut mitra menghadapi pilihan sulit karena harus mengurangi relawan, tetapi juga tidak ingin memberhentikan mereka begitu saja.

“Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja,” katanya.

Ia menambahkan, pengurangan pekerja dikhawatirkan menambah angka pengangguran baru di daerah. Para mitra pun meminta perhatian terhadap dampak kebijakan tersebut.

Di sisi lain, kepemimpinan BGN yang baru tengah melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan uang negara dikelola tepat sasaran serta akuntabel.

×
×