Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta aturan penyadapan diperkuat, terutama untuk memperjelas pihak yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian dalam penyelidikan.
Megawati berbicara dalam pidato pada Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta.
Acara tersebut berlangsung pada Senin, 9 November 2026, dan menjadi tempat Megawati menyampaikan pandangannya mengenai aturan penyadapan.
Ia menegaskan, penyadapan seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan tanpa dasar hukum.
“Itu harus ada aturannya, kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada. Makanya saya minta nanti sadap-menyadap ini hukumnya lebih kuat,” ujar Megawati.
Menurut Megawati, aturan yang diperkuat perlu menegaskan siapa yang berhak melakukan penyadapan serta landasan hukum yang mengaturnya.
Ia juga meminta praktik penyadapan tanpa dasar hukum dihentikan, di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Dalam pidatonya, Megawati turut mengkritik orang-orang yang melakukan penyadapan dan mengaitkan tindakannya dengan nilai kemanusiaan Pancasila.
Ia mengajak pihak yang menyadap membayangkan dampak tindakannya terhadap keluarga, sembari mengingatkan nilai kemanusiaan dalam Pancasila.
“Untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan kaya apa ya keluarganya. Sudah nggak ada dari Pancasila kita yang namanya peri kemanusiaan itu. Masa kalian nggak seneng kita punya namanya Pancasila yang peri kemanusiaan,” tegasnya.
Megawati menjelaskan, kekhawatiran mengenai penyadapan menjadi salah satu alasan dirinya memilih tidak menggunakan telepon seluler.
Ia mengatakan alat penyadap digunakan secara ilegal meskipun praktik tersebut tidak diperbolehkan, dan menyebut dirinya mengalami penyadapan.
“Makanya saya bilang, saya nggak mau punya HP karena disadap. Buktinya iya, alat sadap digunakan, padahal tidak boleh,” ungkap Megawati.
Pernyataan tersebut muncul ketika Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Kasus itu berkaitan dengan penyadapan sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Republik Indonesia, menurut keterangan dalam laporan.
Salah satu dari empat tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, yang disebut pernah menjabat Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan.
Bareskrim juga menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Slamet Uliandi, yang sebelumnya masih berstatus sebagai saksi.
Dengan demikian, daftar tersangka dalam perkara itu mencakup Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penetapan para tersangka tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan penyadapan ilegal atas beberapa nomor telepon.
Laporan juga menyebut dugaan penyadapan itu mencakup nomor telepon Presiden, sehingga perkara menjadi perhatian dalam pernyataan Megawati.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut memberikan penjelasan.
Yusril memastikan penetapan Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.
Keterangan Yusril tersebut secara khusus berhubungan dengan penetapan Listyo, yang juga disebut pernah menjabat sebagai Kapolri.
Dalam pidatonya, Megawati tidak hanya menyinggung dugaan yang melibatkan Presiden, tetapi juga perlunya aturan penyadapan yang lebih kuat.
Ia menekankan bahwa hukum perlu mengatur pelaku penyadapan, sementara praktik tanpa dasar hukum harus dihentikan.
Pokok permintaan Megawati berpusat pada penguatan aturan, penentuan pihak yang berwenang, dan penghentian penyadapan yang tidak sesuai hukum.
Ringkasan informasi: Megawati meminta aturan penyadapan diperkuat, sementara Bareskrim menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Perkara tersebut menyangkut sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam laporan.
Pernyataan Megawati disampaikan dalam kegiatan PPSN 2026 di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta.
Ia menghubungkan kritik terhadap penyadapan dengan nilai peri kemanusiaan yang menjadi bagian dari Pancasila.
Megawati juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin memiliki telepon seluler karena merasa disadap.
Sementara itu, Yusril menyatakan penetapan Listyo dalam perkara tersebut menggunakan KUHAP baru.
Informasi yang disampaikan mencakup pernyataan Megawati, daftar tersangka, dugaan yang sedang ditangani, dan keterangan Yusril.
Keempat tersangka yang disebut dalam perkara tersebut terdiri atas Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.
Menurut laporan, Slamet sebelumnya masih berstatus saksi sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim.
Megawati menyampaikan permintaan penguatan aturan saat berbicara di forum Pekan Peduli Sampah Nasional pada 9 November 2026.
Pesannya menyoroti pentingnya dasar hukum yang jelas, termasuk penentuan siapa yang dapat melakukan penyadapan.
Sikap tersebut disampaikan di tengah perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah nomor telepon dan empat tersangka.
Informasi yang tersedia dalam laporan mencatat dugaan, status para tersangka, pernyataan Megawati, serta keterangan Yusril mengenai KUHAP baru.
