Kekosongan jabatan wakil presiden dapat terjadi sebelum masa pemerintahan berakhir, misalnya karena pejabatnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dimakzulkan.
Jika keadaan itu terjadi, pengisian jabatan tidak berlangsung otomatis. Konstitusi mengatur proses yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sobat, Presiden tidak bisa langsung menunjuk seseorang untuk mengisi posisi wakil presiden yang kosong. Partai politik juga tidak otomatis memperoleh kewenangan memilih penggantinya.
Aturan mengenai pengisian jabatan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal itu mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong.
Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden. Selanjutnya, MPR memilih satu orang melalui sidang.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan calon, tetapi keputusan memilih wakil presiden baru berada pada MPR.
Partai politik pengusung tidak otomatis bisa menetapkan ketua umum atau kadernya sebagai pengganti. Begitu pula menteri yang sedang menjabat.
Alur singkat pengisian jabatan: jabatan wapres kosong → Presiden mengusulkan dua calon → MPR bersidang → MPR memilih satu calon.
Ketentuan ini menjelaskan bahwa penggantian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan keputusan sepihak pihak tertentu.
