Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kabar SIM seumur hidup, sekaligus berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang beredar.
Informasi mengenai SIM seumur hidup ramai muncul di media sosial, tetapi Korlantas memastikan kabar tersebut tidak benar.
Aturan yang berlaku saat ini menetapkan masa berlaku Surat Izin Mengemudi selama lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Setelah masa berlaku berakhir, SIM dapat diperpanjang mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan dimiliki seumur hidup tanpa pembaruan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi digital yang menawarkan gagasan SIM berlaku seumur hidup kepada masyarakat.
Kabar itu menyebut pemilik SIM tidak perlu memperpanjang dokumen secara berkala, tetapi Korlantas menyatakan hal tersebut hoaks.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya, menjelaskan dasar aturan masa berlaku SIM.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal tersebut menyatakan SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kabar mengenai SIM seumur hidup tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan Korlantas Polri.
SIM juga bukan sekadar dokumen administratif atau identitas bagi seseorang yang diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan.
Menurut Korlantas, dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pemegangnya memiliki kompetensi untuk berkendara dan memenuhi persyaratan kesehatan.
Evaluasi serta pengujian kembali dilakukan secara berkala setiap lima tahun, untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.
Dalam pernyataan kepada awak media pada Senin (9/11/2026), Made Agus menjelaskan alasan pemeriksaan berkala tersebut.
“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” katanya.
Korlantas juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan digital yang memanfaatkan kabar SIM seumur hidup untuk menarik perhatian.
Sejumlah tautan yang menawarkan pendaftaran SIM seumur hidup atau pembuatan SIM gratis belakangan beredar di berbagai platform.
Tautan tersebut ditemukan beredar melalui media sosial, termasuk TikTok, WhatsApp, dan Instagram, berdasarkan peringatan Korlantas Polri.
Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran itu, terutama apabila tautannya tidak berasal dari kanal resmi.
Tautan semacam itu berpotensi menjadi sarana penipuan digital, termasuk untuk mencuri data pribadi pengguna yang mengaksesnya.
Karena itu, kabar tentang SIM seumur hidup dan penawaran pembuatan SIM gratis perlu disikapi secara hati-hati.
Korlantas menegaskan aturan yang berlaku tetap menetapkan masa berlaku SIM lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Informasi mengenai perubahan aturan tidak dapat dianggap benar hanya karena beredar luas melalui platform digital.
Masyarakat dapat mencermati isi informasi sekaligus memastikan tautan yang dibagikan berasal dari kanal resmi.
Perbedaan antara aturan masa berlaku dan promosi digital penting diperhatikan agar masyarakat tidak keliru memahami ketentuan.
SIM tetap perlu diperpanjang sesuai ketentuan setelah masa berlaku lima tahun, sebagaimana dijelaskan dalam aturan tersebut.
Korlantas tidak menyatakan SIM seumur hidup sebagai layanan resmi, dan menegaskan informasi yang beredar adalah hoaks.
Tawaran pendaftaran seumur hidup maupun pembuatan SIM gratis dalam tautan beredar juga menjadi perhatian terkait potensi penipuan.
Kehati-hatian diperlukan saat menerima tautan melalui TikTok, WhatsApp, Instagram, atau platform digital lainnya, sesuai imbauan Korlantas.
Ringkasan informasi: masa berlaku SIM lima tahun; perpanjangan mengikuti ketentuan; kabar SIM seumur hidup adalah hoaks.
Tawaran SIM seumur hidup atau pembuatan SIM gratis yang tidak berasal dari kanal resmi berpotensi membahayakan data pribadi.
Masyarakat diimbau mengingat ketentuan yang berlaku dan tidak mudah percaya pada informasi maupun tawaran digital tersebut.
