Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Agenda utamanya membahas perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Komisi III akan mendalami siapa yang diduga memerintahkan penyadapan, apa motifnya, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pertemuan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum. Ia ingin proses pengusutan berjalan terbuka dan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Menurut Habiburokhman, rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dimulai Selasa, 10 November 2026.
Habiburokhman akan memimpin rapat itu. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dek Gam.
Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo kini memasuki babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Rapat Komisi III dijadwalkan membahas perkembangan perkara serta dugaan pihak di balik penyadapan tersebut.
