Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyerahkan keputusan pengadaan KRL, termasuk opsi impor armada bekas, kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Namun, KAI perlu mengomunikasikan pilihannya dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
“Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan,” kata Dudy kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Dudy mengaku belum menerima informasi langsung dari KAI mengenai keputusan untuk membatalkan rencana impor KRL bekas.
“Belum, belum, belum. Saya belum bicara sama KAI soal rencana mereka untuk mengimpor, kemudian tidak jadi,” jelasnya.
Meski belum mendapat kabar soal keputusan tersebut, Dudy menekankan pentingnya menyediakan kereta yang layak dan aman bagi masyarakat.
Menurut Dudy, armada yang diadakan harus memenuhi standar keselamatan. Kepentingan masyarakat, katanya, tidak boleh diabaikan.
Ia juga menanggapi pertimbangan KAI menggunakan produk PT Industri Kereta Api (INKA) untuk mendorong industri perkeretaapian dalam negeri.
Pengadaan armada, menurutnya, perlu memperhatikan industri nasional sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta yang aman dan berkualitas.
Dudy menegaskan, keputusan pengadaan sepenuhnya menjadi pertimbangan bisnis KAI.
Selain itu, masih ada kebutuhan delapan rangkaian kereta dari rencana pengadaan sebelumnya yang belum diselesaikan.
