Kejaksaan Agung masih menyelidiki dugaan keterkaitan nama “Sigit” dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Perkara tersebut meliputi periode 2013 hingga 2025. Penyidik masih mendalami kasus ini dan belum menyampaikan seluruh informasi kepada publik.
Nama Sigit sebelumnya disebut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi.
Dalam wawancara itu, Mahfud menyebut perkara tambang yang diusut Kejagung memiliki kaitan dengan Sigit.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Ia menyampaikan keterangannya pada Selasa, 10 November 2026.
“Saya tidak tahu. Yang jelas ini masih ranah penyidikan, masih sifatnya tidak bisa dibuka semuanya,” kata Anang.
Ia menegaskan informasi perkara belum dapat disampaikan seluruhnya karena penyidikan masih berjalan.
Kejagung juga menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang disebut memiliki kaitan dengan perkara tersebut.
“Karena tim penyidik masih mendalami dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya,” tegas Anang.
Secara terpisah, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara tata kelola tambang nikel tersebut.
Anang mengatakan penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Pengumuman disampaikan di Kejagung pada Selasa, 10 November 2026.
“Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang.
Dalam penyidikan, PT BSJ diduga tetap melakukan penambangan nikel setelah masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) berakhir pada 2014.
Perusahaan itu diduga dikelola oleh Arif Kurniawan, yang juga dikenal dengan nama AK.
Kejagung belum membuka seluruh rincian penyidikan mengenai dugaan kaitan nama Sigit. Nama tersebut disebut Mahfud, sementara penetapan tersangka korporasi yang diumumkan Kejagung adalah PT BSJ.
