Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah sejumlah pihak mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat DPR RI.
Isu tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyatakan fraksinya belum menerbitkan instruksi yang memerintahkan ataupun melarang anggota berbicara mengenai polemik tersebut.
Kamrussamad menyampaikan hal itu kepada wartawan menjelang Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad.
Ia menegaskan setiap anggota DPR, termasuk kader Gerindra, berhak menyampaikan pendapat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara mandiri.
Kamrussamad merujuk Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang mengatur hak serta kewenangan anggota legislatif.
Karena itu, Fraksi Gerindra menyerahkan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sikap atas isu yang tengah menjadi perhatian publik.
Kamrussamad juga menanggapi wacana penggunaan hak menyatakan pendapat, atau HMP, di DPR untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran tersebut.
PDIP dan PKS sebelumnya menyuarakan wacana itu, dengan menyebut DPR memiliki mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan terkait Wakil Presiden.
Menanggapi dorongan tersebut, Gerindra menyatakan menghormati aspirasi lintas fraksi selama sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang MD3 yang berlaku.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” lanjutnya.
Kamrussamad menambahkan polemik ini perlu diselesaikan agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat luas.
