Sejumlah fraksi MPR RI mengusulkan perubahan jadwal sidang paripurna mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sidang tersebut diusulkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026. Usulan itu belum menjadi keputusan resmi MPR.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menyebut usulan tersebut mungkin dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR.
Kedua rapat itu dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 November 2026. Habiburokhman mengatakan rapat pimpinan akan dilaksanakan lebih dahulu.
Setelah itu, MPR menggelar rapat gabungan. Habiburokhman menyampaikan dirinya akan hadir dalam rapat tersebut sebagai Ketua Fraksi Gerindra.
“Informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan Rapim dan Ragab. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir,” kata Habiburokhman kepada wartawan di DPR RI.
Ia menjelaskan, benturan agenda kedewanan menjadi salah satu alasan munculnya usulan perubahan jadwal sidang paripurna.
Agenda yang berpotensi berbenturan mencakup kegiatan komisi di DPR maupun DPD, serta kunjungan kerja.
Habiburokhman juga mendorong agar persiapan verifikasi calon Wakil Presiden dilakukan sejak awal. Waktu yang tersedia untuk proses verifikasi hanya 14 hari.
Menurut dia, persiapan dini diperlukan supaya pemeriksaan dokumen calon tidak terganggu persoalan teknis.
Habiburokhman mengaku telah ditunjuk Partai Gerindra sebagai anggota tim verifikasi. Namun, penunjukan itu belum memastikan dirinya menjadi ketua tim.
Ia mengatakan kemungkinan pencalonannya sebagai Ketua Tim Verifikasi bergantung pada keputusan partai politik.
Gerindra, menurut Habiburokhman, kemungkinan akan mengajukan namanya. Partai-partai lain juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan kandidat.
Dengan demikian, pembahasan dalam rapat MPR mencakup usulan jadwal sidang dan dorongan memulai persiapan verifikasi lebih awal.
Usulan tanggal 9 Desember 2026 masih perlu dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR.

