Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan yang sekarang diembannya.
Menurut Efriza, keputusan tersebut dapat menjadi pilihan rasional untuk menjaga reputasi politik Gibran sekaligus nama baik keluarganya di ruang publik.
Penilaian itu disampaikan ketika tekanan publik terhadap Gibran disebut semakin menguat, menyusul polemik terkait persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persyaratan pencalonan Gibran dalam pemilihan presiden.
Efriza menilai persoalan itu berdampak terhadap legitimasi politik Gibran sebagai wakil presiden, yang menurutnya mengalami penurunan.
Dalam situasi tersebut, ia melihat dua pilihan bagi Gibran, yaitu mengundurkan diri atau menghadapi kemungkinan pemakzulan melalui proses politik DPR.
“Keinginan Gibran mengundurkan diri merupakan pilihan terbaik,” kata Efriza kepada Disway pada Rabu, 11 November 2026.
Pernyataan itu menegaskan posisi Efriza bahwa mundur dari jabatan merupakan opsi yang lebih baik bagi Gibran dalam menghadapi polemik.
Ia juga menilai upaya mempertahankan jabatan melalui jalur hukum semakin sulit ditempuh, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, menurut Efriza, pilihan yang tersedia tidak hanya berkaitan dengan status Gibran, tetapi juga dengan risiko politik yang menyertainya.
Ia mengaitkan polemik tersebut dengan dampak yang mungkin muncul terhadap reputasi politik Gibran dan keluarganya.
Efriza menilai persoalan itu berpotensi menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang merupakan ayah Gibran.
Selain polemik pencalonan, persoalan ijazah yang melibatkan bapak dan anak itu disebut dapat terus menjadi beban politik keluarga mereka.
Dalam pandangan Efriza, keadaan tersebut membuat keputusan Gibran memiliki konsekuensi yang melampaui soal keberlanjutan dirinya dalam jabatan wakil presiden.
Pengunduran diri, menurutnya, bisa diposisikan sebagai cara untuk menghindari konflik politik yang berlangsung berkepanjangan.
Ia juga menilai langkah itu dapat membuka peluang bagi Gibran untuk membangun kembali simpati publik.
Gibran, kata Efriza, dapat mengemas keputusan mundur sebagai bentuk kepentingan terhadap rakyat, bukan semata-mata respons atas tekanan.
Namun, seluruh pertimbangan tersebut merupakan pandangan Efriza mengenai pilihan yang dihadapi Gibran di tengah polemik politik.
Artikel ini tidak menyatakan bahwa pengunduran diri telah diputuskan, melainkan memuat saran yang disampaikan pengamat politik tersebut.
Begitu pula kemungkinan pemakzulan, yang disebut Efriza sebagai salah satu opsi politik yang dapat dihadapi Gibran.
Peta pertimbangan Efriza mencakup tekanan publik, legitimasi politik, jalur hukum, reputasi keluarga, dan peluang memulihkan simpati masyarakat.
Tekanan publik dikaitkan dengan polemik putusan MK dan MA mengenai persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Legitimasi Gibran sebagai wakil presiden, menurut Efriza, mengalami penurunan akibat persoalan yang muncul tersebut.
Jalur hukum untuk mempertahankan jabatan dinilai semakin sulit, termasuk melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Risiko reputasi, menurut pengamat itu, dapat meluas dari Gibran kepada Jokowi serta keluarga mereka.
Sementara itu, pengunduran diri dipandang Efriza berpotensi membantu Gibran membangun kembali simpati publik dan menghindari konflik berkepanjangan.
Bagi sobat pembaca, penting dicatat bahwa seluruh uraian mengenai pilihan tersebut bersumber dari penilaian Efriza, bukan keputusan resmi Gibran.
Keterangan Efriza kepada Disway disampaikan pada Rabu, 11 November 2026, sebagaimana tercantum dalam laporan yang memuat pandangannya.
Dalam penjelasannya, ia menyoroti hubungan antara polemik pencalonan, legitimasi politik, dan reputasi keluarga sebagai pertimbangan utama.
Ia kemudian membandingkan pengunduran diri dengan kemungkinan menghadapi proses pemakzulan melalui jalur politik di DPR.
Efriza juga menyinggung upaya hukum melalui PTUN, yang menurutnya semakin sulit ditempuh sebagai jalan mempertahankan jabatan.
Tidak ada rincian tambahan mengenai proses di PTUN atau proses politik DPR dalam keterangan yang dimuat pada laporan tersebut.
Karena itu, penilaian mengenai sulitnya jalur hukum dan kemungkinan pemakzulan tetap disajikan sebagai pandangan Efriza.
Ia melihat pengunduran diri sebagai pilihan yang dapat meredakan risiko konflik politik berkepanjangan sekaligus menjaga reputasi.
Menurutnya, keputusan tersebut dapat disampaikan sebagai langkah yang mengutamakan kepentingan rakyat dan membangun kembali simpati publik.
