Pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara ekspor sumber daya alam strategis, bukan sebagai eksportir.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut menegaskan mandat DSI menyusul keputusan pemerintah tersebut.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, perusahaan itu tidak dibentuk untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan komersial ekspor.
Menurut Luke, kesepakatan komersial dan kemampuan pembayaran tetap menjadi urusan langsung antara penjual dan pembeli.
Ia juga menjelaskan bahwa DSI tidak mengambil kelebihan barang ataupun terlibat dalam operasi komersial para pihak.
Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/11).
Luke menyebut, fokus DSI adalah menjaga keamanan data sekaligus membangun kepercayaan pasar terhadap proses ekspor.
Data ekspor tiga komoditas sumber daya alam strategis akan diproses melalui satu pintu, yakni DSI, yang terintegrasi dengan CEISA.
Ia mengatakan rancangan dan pelaksanaan sistem perlu mendukung ketentuan bisnis, kelanjutan ekspor, serta kepercayaan pasar.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) turut menyampaikan harapan terhadap mekanisme baru tersebut.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menekankan pentingnya transparansi DSI dalam menjalankan tugas sebagai perantara.
Eddy berharap mekanisme itu membantu memastikan transaksi berjalan benar serta mencegah fraud dan praktik ilegal.
Ringkasan informasi: DSI menjadi perantara; data tiga komoditas diproses melalui satu pintu terintegrasi dengan CEISA; prioritasnya keamanan data dan kepercayaan pasar.
