Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penyidik memperluas pasal dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto. Ia mendorong penerapan pasal makar dan ketentuan pidana terkait keamanan negara, selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Habiburokhman menyampaikan dorongan tersebut di Kompleks Parlemen, Senin, 9 November 2026. Menurutnya, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh nasional dan ketua umum partai politik.
DPR menilai cakupan sasaran tersebut membuat penyidik perlu mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap keamanan negara. Habiburokhman juga menduga ada pihak yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal yang sedang diusut penyidik.
Karena itu, ia meminta penelusuran tidak berhenti pada oknum di lingkungan internal kepolisian saja. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor di luar Mabes Polri, termasuk kelompok atau tokoh politik.
Pengusutan, kata dia, juga perlu mencakup pihak yang diduga merencanakan penyadapan atau memperoleh keuntungan darinya. Habiburokhman meminta penyidik mengungkap pemberi perintah, motif, serta pihak yang mendapat keuntungan politik terbesar.
Ia menyebut jumlah orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai 6.000 orang. Habiburokhman menegaskan besarnya jumlah tersebut membuat perkara perlu dibongkar lebih jauh.
“Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting. Termasuk Presiden, kalau Presiden disadap. Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” imbuhnya.
Habiburokhman juga mempertanyakan kemungkinan bahwa penyadapan dilakukan sekadar untuk mendengarkan percakapan. Ia meminta penyidik mengungkap pihak yang memerintahkan tindakan tersebut dan pihak yang terlibat.
“Siapa (pihak yang memerintahkan)? Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, ya, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya,” imbuh dia.
Dengan demikian, dorongan Komisi III DPR bukan hanya menyasar penggunaan pasal yang lebih luas. Habiburokhman juga meminta penyidik menelusuri rangkaian dugaan keterlibatan, mulai dari pihak yang memberi perintah hingga pihak yang diduga mendapat keuntungan.
