Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen usulan itu diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11).
Langkah tersebut berfokus pada persoalan keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Penyerahan dilakukan perwakilan anggota dari delapan fraksi. Dokumen diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Jumlah pengusul yang tercatat berdasarkan tanda tangan mencapai 120 orang. Mereka berasal dari fraksi-fraksi dengan jumlah anggota yang berbeda.
PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. NasDem menyusul dengan 19 orang, sedangkan PKB dan Demokrat masing-masing mengirimkan 18 orang.
Dari PDI Perjuangan, terdapat 14 anggota yang tercantum sebagai pengusul. Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 orang.
Sementara itu, PAN tercatat mengirimkan satu anggota. Seluruh angka tersebut membentuk jumlah 120 pengusul dari delapan fraksi.
Rincian pengusul: PKS 28; NasDem 19; PKB 18; Demokrat 18; PDI Perjuangan 14; Golkar 11; Gerindra 11; PAN 1.
Saan membenarkan jumlah tersebut setelah menerima penjelasan dari perwakilan masing-masing pengusul. Ia menyebut angka itu dihitung berdasarkan tanda tangan.
“Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa usulan itu merujuk pada sejumlah landasan konstitusional dan undang-undang.
Landasan yang disebut Khozin meliputi Pasal 20A UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Undang-undang tersebut mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta dikenal sebagai UU MD3. Khozin menyebut ketentuan itu sebagai dasar penggunaan hak.
Menurut Khozin, HMP dapat menjadi jalan bagi DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan perbuatan tercela.
Ia juga menyebut kemungkinan adanya kondisi ketika persyaratan sebagai wakil presiden tidak lagi terpenuhi. Hal itu menjadi bagian dari alasan yang disampaikan.
Dalam penjelasannya, Khozin mengatakan proses tersebut pada akhirnya dapat bermuara pada pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
“Pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden,” kata Khozin saat menyampaikan usulan.
Dukungan terhadap HMP turut ditandai sikap Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan mendukung langkah konstitusional tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyampaikan sikap itu setelah rapat pleno fraksi di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11).
Utut mengatakan seluruh 110 anggota Fraksi PDIP telah menyepakati penggunaan jalur konstitusi melalui HMP.
Dalam rapat pleno tersebut, 102 anggota hadir. Delapan anggota lainnya tidak mengikuti rapat karena izin atau sakit.
Angka 110 anggota itu merujuk seluruh anggota Fraksi PDIP, sedangkan angka 102 menunjukkan jumlah yang hadir dalam rapat pleno.
Adapun 14 anggota PDIP tercatat dalam daftar 120 pengusul HMP yang diserahkan kepada pimpinan DPR.
Dengan demikian, informasi mengenai dukungan seluruh anggota fraksi dan jumlah penandatangan usulan memiliki konteks angka yang berbeda.
Pengajuan HMP menjadi langkah yang ditempuh para pengusul untuk membawa persoalan dokumen tersebut ke DPR.
Namun, materi yang disampaikan dalam usulan masih berkaitan dengan dugaan serta penilaian mengenai persyaratan pencalonan Gibran.
Para anggota yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi, sementara PDIP juga menyatakan sikap mendukung jalur konstitusional tersebut.
Rangkaian ini menempatkan polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA sebagai pokok persoalan yang mendorong pengajuan hak tersebut.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan politik di parlemen, angka pengusul dan dasar yang dikemukakan menjadi dua hal penting.
Jumlah 120 merujuk anggota yang menandatangani usulan. Sementara itu, pernyataan PDIP merujuk kesepakatan seluruh 110 anggota fraksinya.
Informasi yang disampaikan dalam pengajuan itu mencakup jumlah anggota, asal fraksi, landasan hukum, serta kemungkinan arah usulan.
Khozin menyampaikan kemungkinan pemakzulan sebagai potensi akhir, bukan sebagai keputusan yang telah ditetapkan dalam penyerahan dokumen.
Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR oleh perwakilan dari delapan fraksi dan diterima Saan serta Cucun.
Keterangan mengenai langkah itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11).
Saan mengonfirmasi jumlah tanda tangan, sedangkan Khozin menguraikan dasar yang digunakan para pengusul dalam membawa HMP.
Sementara Utut menyampaikan keputusan Fraksi PDIP setelah rapat pleno, termasuk angka kehadiran anggota dalam pertemuan tersebut.
Dengan demikian, pengajuan 120 anggota, penjelasan landasan hukum, dan sikap PDIP menjadi bagian dari perkembangan polemik ini.
