Indonesia mendorong transformasi digital sebagai pilar pertumbuhan ekonomi baru ASEAN melalui pelaksanaan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu, 14 November 2026.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertindak sebagai AEC Council Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi penanda penting bagi kawasan karena para menteri menandatangani kesepakatan DEFA ASEAN.
Penandatanganan itu berlangsung setelah negosiasi selama tiga tahun, yang dimulai pada September 2023 ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN.
Indonesia menyambut kesepakatan tersebut dan menilai kerja sama anggota ASEAN perlu diteruskan melalui langkah pelaksanaan yang terarah.
Airlangga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan sebagai langkah menerjemahkan komitmen menjadi pelaksanaan konkret.
Menurutnya, penyusunan rencana implementasi perlu mempertimbangkan kesiapan domestik setiap negara anggota ASEAN.
Rencana itu juga perlu terhubung dan selaras dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC 2026-2030.
Perhatian terhadap kesiapan masing-masing negara menjadi bagian penting dalam penerapan kesepakatan digital tersebut.
Indonesia juga menekankan agar kebutuhan industri diperhatikan ketika negara-negara ASEAN menjalankan DEFA.
Pelibatan sektor swasta dinilai perlu, sehingga pelaksanaan kesepakatan dapat mencerminkan kebutuhan pelaku usaha di kawasan.
Penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi perhatian Indonesia dalam agenda ekonomi digital ASEAN.
Upaya tersebut diharapkan membantu UMKM memperoleh manfaat nyata sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam ekonomi digital kawasan.
Bagi Indonesia, keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian dari penerapan DEFA, bukan hanya pembahasan di tingkat pemerintahan.
Karena itu, rencana implementasi perlu memperhatikan kapasitas UMKM serta kebutuhan sektor industri yang menjalankan kegiatan usaha.
Selain transformasi digital, Indonesia mengangkat pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN di tengah ketidakpastian global.
Penguatan keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok turut didukung sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis 2026–2030.
Indonesia juga mendukung pencapaian tujuan bersama yang tercantum dalam Rencana Strategis AEC 2026-2030.
Pelaksanaan rencana tersebut, menurut Indonesia, perlu diselaraskan dengan rencana kerja badan-badan sektoral ASEAN ke depan.
Keselarasan itu menjadi perhatian agar langkah badan sektoral sejalan dengan arah dan sasaran strategis kawasan.
Untuk memantau pelaksanaan rencana, badan sektoral ASEAN menetapkan 391 Annual Milestone Deliverables atau AMD pada 2026.
AMD tersebut merupakan keluaran tahunan yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan berbagai agenda ASEAN.
Dari seluruh target tahunan itu, sebanyak 92 AMD atau 24 persen telah selesai dikerjakan.
Sementara itu, 246 AMD atau 63 persen masih dalam proses, sedangkan 53 AMD atau 14 persen belum dimulai.
Ringkasan AMD 2026: selesai 92 atau 24 persen; dalam proses 246 atau 63 persen; belum dimulai 53 atau 14 persen.
Angka-angka tersebut menggambarkan status pelaksanaan keluaran tahunan yang telah ditetapkan badan sektoral untuk 2026.
Indonesia turut mendukung agenda lintas sektor yang berkaitan dengan transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Dukungan itu mencakup Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, serta Blue Economy Implementation Plan.
Ketiga agenda tersebut menjadi bagian dari upaya kawasan mempercepat peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Melalui dukungan itu, Indonesia menegaskan perhatian terhadap kerja sama lintas sektor dalam agenda ekonomi ASEAN.
Secara keseluruhan, pertemuan di Manila membahas pelaksanaan DEFA sekaligus sejumlah prioritas ekonomi kawasan untuk periode mendatang.
Penandatanganan DEFA menjadi dasar bagi negara anggota untuk melanjutkan pembahasan menuju penerapan yang konkret.
Indonesia menekankan agar proses tersebut memperhatikan kesiapan nasional, kebutuhan industri, sektor swasta, dan penguatan kapasitas UMKM.
Penyelarasan dengan rencana strategis dan kerja badan sektoral juga menjadi bagian dari perhatian Indonesia dalam menjalankan kesepakatan.
Dengan berbagai prioritas itu, Indonesia mendorong agar transformasi digital ASEAN berjalan beriringan dengan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan.
