Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan PTUN untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Berbicara kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026, ia menyebut langkah itu tidak masuk akal dan mempertanyakan siapa yang digugat.
Deddy juga mempertanyakan relevansi PTUN untuk membuktikan keaslian ijazah atau surat keterangan pendidikan milik Gibran dalam perkara ini.
Menurut Deddy, PTUN tidak berwenang membatalkan putusan Mahkamah Agung karena keduanya berada di lingkungan peradilan berbeda.
Ia menjelaskan, PTUN digunakan untuk mempersoalkan keputusan yang dikeluarkan pejabat negara atau birokrasi dalam ranah administrasi pemerintahan.
Deddy turut mengungkap perkara surat keterangan pendidikan yang sebelumnya sempat disidangkan di PTUN beberapa waktu lalu.
Menurutnya, perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri satu pun persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan tersebut.
Ia mengatakan kesempatan untuk melakukan klarifikasi serta pembuktian juga pernah diberikan kepada pihak-pihak terkait.
Namun, menurut Deddy, Kementerian Pendidikan dan pihak Gibran tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan klarifikasi.
Deddy menilai langkah yang ditempuh pihak Gibran sebagai upaya mengulur waktu dalam polemik dokumen pendidikannya tersebut.
