JAKARTA — Kapolda Metro Jaya menggandeng Badan Pangan Nasional dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Nataru.
Langkah tersebut disiapkan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan perhatian pada ketersediaan serta stabilitas harga pangan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menyampaikan bahwa pihaknya menemukan kenaikan harga pada 12 komoditas pangan di wilayah DKI Jakarta.
Temuan itu menjadi perhatian dalam rapat koordinasi lintas sektoral, yang melibatkan Bapanas serta pemangku kepentingan dari sejumlah unsur terkait.
Komoditas yang disebutkan mencakup beras medium, beras premium, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Daftar contoh lainnya meliputi daging ayam ras, cabai rawit merah, bawang merah, Minyakita, serta daging sapi.
Jumlah komoditas yang mengalami kenaikan disebut mencapai 12, sementara keterangan yang tersedia menyebutkan delapan jenis sebagai contoh.
Rapat koordinasi itu, menurut Dadang, merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolri untuk menjaga keamanan dan stabilitas pangan selama Nataru.
Artinya, agenda rapat tidak hanya membahas perkembangan harga, tetapi juga upaya menjaga ketersediaan bahan pokok selama periode tersebut.
Dadang menekankan bahwa pengendalian harga bahan pokok penting memerlukan kerja sama banyak pihak, bukan hanya satu lembaga.
Pihak yang disebut perlu terlibat meliputi pemerintah daerah, Bapanas, distributor, hingga aparat penegak hukum.
“Kami melakukan rapat untuk menjaga agar stabilitas harga bahan pokok penting tetap terjaga,” katanya kepada awak media, Senin 16 November 2026.
Salah satu langkah yang disepakati dalam rapat adalah meningkatkan deteksi dan pemantauan harga secara langsung di lapangan.
Pemantauan tersebut dibutuhkan untuk memetakan wilayah yang mengalami kerawanan kenaikan harga, kemudian menentukan penanganan yang sesuai.
Dengan pemetaan itu, langkah penanganan dapat diarahkan berdasarkan kondisi wilayah yang teridentifikasi melalui pemantauan lapangan.
Rangkaian upaya yang disiapkan juga mencakup penguatan program intervensi untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan.
Program yang disebutkan antara lain penyaluran beras SPHP dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM.
Selain dua program tersebut, pemerintah juga akan memperkuat fasilitasi distribusi pangan serta pemberian subsidi oleh instansi terkait.
Ringkasan langkah: pantau harga di lapangan, petakan wilayah rawan, salurkan SPHP, gelar GPM, fasilitasi distribusi, dan perkuat subsidi.
Penyebutan langkah-langkah itu menggambarkan fokus koordinasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.
Pengawasan juga diarahkan pada potensi pelanggaran di dalam rantai distribusi pangan, termasuk dugaan praktik penimbunan.
Dadang menyebut pengawasan tersebut penting karena penimbunan dapat memicu kenaikan harga di pasaran.
Karena itu, pemantauan harga dan pengawasan distribusi menjadi bagian dari penanganan yang disiapkan bersama para pemangku kepentingan.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan harga bahan pokok, komoditas yang disebutkan dapat menjadi perhatian selama pemantauan berlangsung.
Namun, keterangan yang disampaikan tidak merinci harga setiap komoditas, besaran kenaikannya, ataupun wilayah yang telah terpetakan.
Tidak ada pula rincian mengenai jumlah distribusi SPHP, lokasi pelaksanaan GPM, maupun besaran subsidi yang akan diberikan.
Pihak kepolisian dan pemangku kepentingan disebut akan terus melakukan penanganan hingga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dadang menegaskan pemantauan tidak berhenti ketika pergantian tahun telah berlangsung, tetapi tetap dilanjutkan setelah Tahun Baru.
“Penanganan ini akan terus dilakukan sampai menjelang Natal dan Tahun Baru. Bahkan, setelah Tahun Baru pun tetap kami monitor,” tegasnya.
Komitmen tersebut menempatkan pemantauan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok selama periode Nataru.
Koordinasi lintas sektoral menjadi pendekatan yang dipilih untuk menghubungkan pemerintah daerah, Bapanas, distributor, dan aparat penegak hukum.
Sementara itu, penguatan program pangan dan pengawasan distribusi menjadi langkah yang disampaikan untuk merespons kenaikan harga di Jakarta.
Fokus rapat mencakup stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, pemetaan kerawanan, intervensi pangan, serta pengawasan rantai distribusi.
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjaga ketersediaan pangan menjelang Natal 2026 serta Tahun Baru 2027.

