Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pembatasan biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi hak gaji para pengawas.
Kepastian itu berlaku bagi Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang bertugas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aturan yang menjadi perhatian mitra menetapkan biaya operasional maksimal Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat dalam program tersebut.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan batas itu tidak mengambil alokasi yang disediakan untuk membayar gaji pengawas.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegas Tysa.
Pernyataan tersebut dikutip pada Minggu, 8 November 2026, dalam penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan Program MBG.
Tysa menjelaskan, pembayaran gaji dilakukan melalui skema top up virtual account (VA) kepada masing-masing SPPG sebagai penerima penyaluran.
Pengisian saldo VA dijadwalkan berlangsung setiap 10 hari sekali kepada tiap SPPG, menurut keterangan juru bicara BGN tersebut.
Setiap penyaluran top up mencakup beberapa kebutuhan SPPG, bukan hanya pembayaran gaji dua kelompok pengawas yang disebutkan BGN.
Komponen itu meliputi bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, serta gaji pengawas di setiap SPPG.
Meski dana disalurkan melalui top up VA, BGN menyebut alokasi gaji tetap dipisahkan dari batas operasional Rp3.000.
Penjelasan tersebut membedakan jalur penyaluran dana dengan pengelompokan anggaran bagi berbagai kebutuhan program di tingkat SPPG masing-masing.
Menurut Tysa, pemisahan alokasi merupakan bagian dari pembiayaan MBG agar kebutuhan setiap SPPG dipenuhi sesuai peruntukannya.
BGN berharap keterangan itu memberi pemahaman utuh kepada mitra, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan mengenai kebijakan tersebut.
BGN kembali menegaskan, gaji para pengawas tidak dibebankan pada komponen operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat Program MBG.
Tysa juga menyatakan pengaturan biaya operasional tidak mengubah skema penganggaran gaji kedua jabatan pengawas dalam pelaksanaan MBG.
