Kota Bekasi menempatkan akses yang setara bagi penyandang disabilitas sebagai perhatian dalam persiapan menuju Pemilu 2029 mendatang.
Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan lembaga pemantau pemilu.
Acara tersebut digelar di Hotel Horriso, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai bagian dari persiapan Pemilu 2029 mendatang.
Dalam sambutannya, Harris menegaskan pemilu inklusif perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang menghormati martabat penyandang disabilitas, bukan sekadar aturan tertulis.
Kesempatan berpartisipasi dalam pemilu memungkinkan setiap warga negara ikut menentukan arah pemerintahan dan pembangunan bangsa secara bersama.
Prinsip kesetaraan demokrasi, menurut paparan tersebut, berlaku bagi semua warga tanpa membedakan kondisi fisik, agama, jenis kelamin, maupun status sosial.
Penyandang disabilitas juga mempunyai hak politik yang sama, termasuk hak memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu.
Perlindungan atas hak tersebut disebut bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harris menyebut akses pemilu perlu setara, mudah, aman, dan bermartabat agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politik tanpa diskriminasi.
Akses itu juga diharapkan memungkinkan pemilih menggunakan haknya secara bebas dan mandiri, tanpa hambatan yang mengurangi kesetaraan.
Pemerintah Kota Bekasi bersama KPU turut mendorong penyandang disabilitas terlibat sebagai penyelenggara, termasuk melalui badan ad hoc.
Upaya pelibatan itu mencakup badan ad hoc maupun tingkatan penyelenggara lainnya, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut juga.
KPU juga memperkuat pengawasan agar ketentuan yang tersedia dapat diterapkan dengan optimal di lapangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.
Rapat tersebut membahas koordinasi persiapan pemilu bersama Forkopimda dan lembaga pemantau pemilu di Kota Bekasi.
