Bareskrim Polri membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri berinisial TK dan IA dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan informasi tersebut tidak benar saat dimintai konfirmasi pada Senin, 9 November 2026.
“Tidak benar,” ujar Asep Safrudin.
Meski kabar penangkapan itu dibantah, Bareskrim masih menyelidiki dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut.
Mereka terdiri dari LSP, yang disebut sebagai mantan Kapolri, serta tiga jenderal polisi berpangkat bintang dua berinisial ASN, EH, dan SU.
Penetapan tersangka terhadap LSP, ASN, dan EH dilakukan pada Selasa, 3 November 2026. SU menyusul pada Kamis, 5 November 2026.
Menurut penyidik, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon milik tokoh penting.
Asep menyebut sasaran yang diduga disadap mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.
Hasil penyidikan, menurut Asep, menunjukkan aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Penyidik juga menduga kegiatan itu diperintahkan tanpa surat permohonan dari penyidik dan tanpa lampiran Laporan Polisi atau LP.
Bareskrim turut menguraikan dugaan peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut, termasuk posisi SU dalam proses penyadapan.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengatakan EH dan ASN harus memperoleh izin SU apabila hendak melakukan penyadapan.
Penyidik juga mengungkap permintaan ASN pada awal Oktober 2026 untuk menghapus hasil penyadapan yang tersimpan.
Permintaan penghapusan itu disampaikan kepada SU dan kemudian disetujui, menurut keterangan Suhermanto.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka ASN meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-accept melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ucap Suhermanto.
Dengan demikian, kabar mengenai penangkapan TK dan IA berbeda dari informasi penyidikan yang disampaikan Bareskrim.
Asep secara khusus membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri tersebut. Sementara itu, Bareskrim menyatakan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkara ini, LSP disebut sebagai mantan Kapolri yang menjadi tersangka bersama ASN, EH, dan SU.
Dugaan penyadapan yang tengah diperiksa disebut menyasar beragam nomor telepon, termasuk milik presiden, pejabat negara, dan sejumlah kelompok lainnya.
Bareskrim belum menyebut dalam keterangan tersebut adanya penangkapan terhadap TK maupun IA. Pernyataan Asep hanya membantah kabar tersebut.
Penyidikan yang diungkap kepolisian mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur serta dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Keterangan mengenai peran SU dan permintaan ASN disampaikan Suhermanto, sedangkan bantahan penangkapan disampaikan Asep pada 9 November 2026.
