Pemerintah memperketat kepatuhan harga pangan. Pelaku usaha yang menjual di atas HET atau tidak mengikuti HPP menghadapi ancaman denda dan pidana.
Sanksi yang disebutkan mencakup denda hingga Rp1,5 miliar serta hukuman penjara maksimal tujuh tahun bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026, yang mengatur kepatuhan harga pangan.
Kebijakan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha dalam rantai perdagangan pangan. Pemerintah ingin memastikan harga komoditas mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan semua pelaku usaha wajib mengikuti aturan harga tersebut.
Ia menyebut ketentuan itu mencakup Harga Pembelian Pemerintah, Harga Eceran Tertinggi, serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
“Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP karena telah disubsidi oleh Pemerintah,” tulis Andi Amran Sulaiman dalam surat edaran, Rabu (11/11/2026).
Menurut surat edaran itu, sejumlah komoditas pangan memperoleh dukungan dan subsidi pemerintah. Karena itu, distribusi serta penjualannya harus mengikuti ketentuan harga.
Sobat, aturan ini tidak hanya mengatur pedagang yang berhadapan langsung dengan pembeli. Cakupannya turut meliputi pelaku lain dalam rantai pasok.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan harga pangan.
Bentuknya meliputi peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, atau rekomendasi pencabutan perizinan kepada instansi yang berwenang.
Penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen juga dapat menjadi tindakan administratif, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, ancaman denda dan pidana bukan satu-satunya konsekuensi. Pelanggar juga dapat menghadapi tindakan administratif.
Surat edaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan pangan.
Pemerintah berharap pengawasan yang lebih ketat mencegah pihak mengambil keuntungan dengan menjual pangan pokok melampaui ketentuan harga.
Cakupan aturan melibatkan lembaga, distributor, serta jaringan penjualan pangan yang berperan dalam rantai pasok nasional.
Pihak yang menjadi sasaran mencakup Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, serta Perum BULOG.
Aturan juga berlaku bagi pengecer di pasar rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kelompok lainnya mencakup outlet pangan binaan serta koperasi pemerintah daerah. Surat edaran turut menyasar outlet BUMN dan BUMD.
Outlet serta koperasi instansi pemerintah juga tercantum dalam cakupan. Begitu pula Rumah Pangan Kita atau RPK milik Perum BULOG.
Downline distributor termasuk pihak yang dituju. Dengan jangkauan tersebut, aturan menyasar berbagai mata rantai perdagangan pangan.
Mulai dari produsen dan penggilingan, ketentuan diharapkan dipatuhi hingga distributor serta pedagang yang melayani konsumen secara langsung.
Ringkasan kebijakan:
Objek aturan: HPP, HET, dan harga beras SPHP
Ancaman yang disebutkan: denda maksimal Rp1,5 miliar dan penjara maksimal tujuh tahun
Sanksi administratif: peringatan tertulis, pencabutan izin, rekomendasi pencabutan perizinan, serta penarikan pangan dari peredaran
Pihak yang disasar: pelaku usaha dan jaringan penjualan dalam rantai pasok pangan
Surat edaran itu juga memuat ketentuan HET untuk 19 komoditas pangan pokok. Namun, rincian nilai tiap komoditas tidak tercantum dalam informasi yang tersedia.
Karena itu, sobat perlu membedakan antara daftar komoditas yang disebutkan dan angka harga yang berlaku untuk masing-masing komoditas.
Informasi mengenai angka HET maupun HPP untuk komoditas tertentu tidak dirinci dalam materi yang menjadi dasar artikel ini.
Aturan tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah, termasuk untuk beras SPHP yang mendapat subsidi.
Kebijakan ini menyasar perdagangan pangan secara luas, bukan hanya transaksi di pasar tradisional. Lembaga dan jaringan penyaluran juga masuk cakupan.
Dengan jangkauan dari penggilingan hingga pengecer, pemerintah mengarahkan kepatuhan harga pada berbagai tahapan distribusi pangan.
Pelanggaran dapat berujung pada beberapa jenis sanksi. Bentuk dan penerapannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam surat edaran.
Pelaku usaha perlu memperhatikan HPP, HET, serta harga beras SPHP saat menjalankan kegiatan perdagangan pangan.
Pemerintah menyampaikan bahwa pengawasan lebih ketat diharapkan membuat aturan harga dipatuhi dan mencegah penjualan pangan pokok melampaui ketentuan.
Dengan ancaman sanksi tersebut, surat edaran Bapanas menjadi penegasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan pangan.
