Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta masyarakat tetap tenang selama proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung.
Ia mengajak semua pihak memberi ruang bagi mekanisme konstitusional, sembari memastikan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional tetap berjalan.
AHY menyampaikan ajakan tersebut pada Jumat, 13 November 2026, setelah jabatan Wakil Presiden kosong akibat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut AHY, situasi politik yang berkembang sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ataupun menghambat pekerjaan pemerintah.
Ia menekankan bahwa proses pengisian jabatan perlu mengikuti aturan konstitusi, bukan didahului spekulasi mengenai nama calon pengganti.
Bagi sobat pembaca, pesan utama AHY adalah menjaga suasana tetap tenang sambil menunggu tahapan resmi berjalan.
Dalam keterangannya, AHY meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional selama jabatan tersebut belum terisi.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” kata AHY.
AHY menjelaskan bahwa pengisian posisi Wakil Presiden mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan itu mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Pilihan MPR, menurut aturan tersebut, berasal dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Karena itu, AHY menyatakan Partai Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyatakan partainya menghormati kewenangan MPR dalam memilih Wakil Presiden untuk mengisi posisi yang kosong.
Sikap Demokrat tersebut, kata AHY, telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Konsultasi itu dilakukan melalui panggilan video saat SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY tidak menyebut adanya nama yang diajukan Demokrat untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan calon pengganti dalam proses tersebut.
Pernyataan itu memperjelas posisi Demokrat, yakni menyerahkan pengusulan kepada Presiden dan pemilihan kepada MPR.
AHY juga meminta dinamika politik tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ia menyampaikan pesan agar pembicaraan mengenai calon tidak mendahului proses yang telah ditentukan konstitusi.
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar AHY dalam pesannya mengenai proses pengisian jabatan tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan proses kepada Presiden sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, AHY meminta masyarakat memberi ruang bagi tahapan konstitusional, tanpa mengabaikan kelangsungan tugas pemerintahan.
Pernyataan tersebut menempatkan proses pengisian jabatan dan keberlanjutan agenda pembangunan sebagai dua hal yang perlu berjalan beriringan.
AHY menutup keterangannya dengan menegaskan sikap partai dan meminta dinamika politik tidak mengusik kehidupan rakyat.
