Aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di Malioboro dan depan Gedung DPRD DIY berujung sorotan.
LBH Yogyakarta melalui Tim Hukum Bara Adil menilai pengamanan aparat gabungan perlu dievaluasi karena diduga menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Tim tersebut juga menerima laporan mengenai penangkapan yang dinilai tidak proporsional, dugaan penyiksaan, serta warga dan peserta aksi yang terluka.
Informasi itu disampaikan dalam siaran pers pada Rabu, 11 November 2026, pukul 03.50 WIB.
Tim Hukum Bara Adil menyebut telah menerima 64 aduan melalui saluran siaga atau hotline terkait penanganan demonstrasi.
Dari jumlah aduan tersebut, 47 orang dilaporkan ditahan, sementara 13 orang belum diketahui keberadaannya atau tidak dapat dihubungi.
Dua orang lainnya disebut telah dibebaskan atau pulang, sedangkan dua orang sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-luka.
Angka itu belum mencakup sembilan orang dari massa aksi maupun warga yang mengalami luka dan mendapat pertolongan pertama.
Mereka teridentifikasi dirawat di RS Bethesda sejak pukul 02.09 WIB, tetapi identitas kesembilan orang tersebut belum diperoleh.
Ringkasan angka: 64 aduan masuk; 47 orang dilaporkan ditahan; 13 belum terhubung; dua telah pulang; dua dirawat.
Di luar angka tersebut, sembilan orang terluka mendapat pertolongan pertama di RS Bethesda, menurut keterangan Tim Hukum Bara Adil.
Tim hukum menyoroti adanya orang yang belum diketahui keberadaannya setelah demonstrasi berlangsung di kawasan Malioboro dan sekitar gedung DPRD.
Mereka juga mempertanyakan skala pengerahan aparat untuk mengamankan aksi di Yogyakarta, termasuk jumlah personel kepolisian dan unsur lainnya.
LBH Yogyakarta mengutip unggahan akun Instagram Polda DIY yang menyebut 104 orang diamankan pada Rabu dini hari.
Menurut Tim Hukum Bara Adil, pengamanan melibatkan empat pasukan huru-hara Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh Brimob.
Pengerahan itu juga mencakup Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse atau PAGAR, di luar personel TNI yang turut diterjunkan.
Tim tersebut menyatakan rincian pasukan itu merujuk pada keterangan Polda DIY, TNI, dan Pemda DIY mengenai 104 orang.
Jumlah 104 orang dalam unggahan Polda DIY berbeda konteks dengan 64 aduan yang diterima Tim Hukum Bara Adil.
LBH Yogyakarta menilai evaluasi perlu menyoroti penerapan prinsip proporsionalitas dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.
Penilaian itu merujuk pada pengamatan di lapangan dan informasi yang beredar melalui media sosial, menurut keterangan lembaga tersebut.
Tim Hukum Bara Adil menduga aparat kepolisian bersama TNI mengerahkan kekuatan secara berlebihan saat menangani demonstrasi.
Mereka juga menyebut data aduan memuat laporan penangkapan massa aksi yang dinilai acak dan tidak proporsional.
Selain itu, tim tersebut menerima laporan dugaan penyiksaan oleh aparat serta kabar mengenai peserta aksi dan warga yang terluka.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan kasus ini, angka aduan dan data pengamanan tersebut berasal dari keterangan pihak berbeda.
LBH Yogyakarta menyampaikan data aduan, sementara angka 104 orang diamankan dikutip dari unggahan Instagram Polda DIY.
Tim Hukum Bara Adil meminta penanganan aksi dinilai dengan memperhatikan laporan warga, kondisi peserta, dan prinsip proporsionalitas.
Siaran pers itu diterbitkan pada dini hari setelah demonstrasi peringatan Hari Pahlawan berlangsung di kawasan Malioboro.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, Tim Hukum Bara Adil melaporkan 13 orang belum diketahui keberadaan atau belum dapat dihubungi.
Sementara itu, sembilan orang yang terluka telah mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda, berdasarkan informasi yang diterima tim.
Rangkaian angka tersebut menjadi dasar perhatian LBH Yogyakarta terhadap proses pengamanan, penangkapan, dan kondisi orang-orang setelah aksi.
Tim Hukum Bara Adil menyatakan masih terdapat laporan yang perlu ditelusuri, terutama terkait orang yang belum bisa dihubungi.
