Majelis Permusyawaratan Rakyat membagi tim verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi tiga kelompok kerja.
Pembagian tugas itu dibahas dalam rapat tim verifikasi yang berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, di Jakarta.
Setiap kelompok kerja atau pokja mendapat rincian tugas pemeriksaan masing-masing. Salah satu hal yang masuk pemeriksaan ialah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Hinca Panjaitan, menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan.
“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Dibagi tiga pokja. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca.
Hinca menjadi anggota Pokja 2. Ia mengatakan kelompoknya menangani verifikasi persyaratan yang berkaitan dengan urusan hukum.
Pemeriksaan dalam lingkup tersebut mencakup pengecekan ke pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN juga termasuk dalam hal yang diperiksa kelompok itu.
“Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu, LHKPN,” ujar Hinca mengenai tugas pokjanya.
Namun, Hinca mengaku tidak mengingat detail nama anggota yang bertugas memeriksa LHKPN. Ia menjelaskan anggota tim dibagi ke beberapa kelompok.
“Wah, kalau aku tak ingat lah aku ya, kan. Dari sekian banyaknya dibagi lah,” imbuhnya.
Tim tersebut tidak hanya memeriksa berkas dari ruang rapat. Para anggota pokja juga dijadwalkan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Menurut Hinca, tim akan membawa daftar pemeriksaan atau ceklis untuk memastikan persyaratan kandidat. Kegiatan lapangan itu direncanakan berlangsung selama tujuh hari.
“Nanti kita akan ke lapangan dan ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan, gitu,” kata Hinca.
Dengan rencana tersebut, pemeriksaan mencakup pengecekan dokumen dan verifikasi langsung terhadap persyaratan. Hinca tidak merinci lokasi pemeriksaan lapangan ataupun jadwal setiap pokja.
Anggota tim verifikasi dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan proses pemeriksaan akan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Ia menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, serta Undang-Undang tentang Keputusan KPU menjadi rujukan verifikasi.
Persyaratan usia dan ijazah juga dipastikan masuk dalam materi pemeriksaan. Hidayat menegaskan kedua hal tersebut perlu diverifikasi oleh tim.
“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.
Secara ringkas, tim dibagi menjadi Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Hinca menyebut Pokja 2 menangani pemeriksaan terkait pengadilan, KPK, dan LHKPN.
Sementara itu, Hidayat menjelaskan acuan verifikasi meliputi aturan perundang-undangan, persyaratan usia, serta ijazah kandidat.
MPR juga merencanakan pemeriksaan lapangan selama tujuh hari. Para anggota akan menggunakan ceklis untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon.
Rincian mengenai pembagian seluruh anggota pada tiap pokja belum dijelaskan Hinca. Ia hanya menyebut tugas dan personel sudah dibagi dalam rapat tim verifikasi.

