Perubahan sistem penyelenggaraan haji 2027 membawa konsekuensi bagi cara petugas Indonesia memberikan layanan kepada jemaah selama berada di Arab Saudi.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH dituntut lebih siap, kompeten, responsif, profesional, serta mengutamakan kebutuhan jemaah dalam bekerja.
Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan perubahan tersebut harus diikuti pola kerja baru.
Menurut Puji, bekal petugas tidak cukup hanya berupa pemahaman terhadap pembagian tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan haji.
Mereka juga perlu memahami keseluruhan alur layanan agar dapat membantu memastikan kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik.
Pesan itu disampaikan Puji ketika membuka Training of Trainers atau ToT PPIH Arab Saudi Tahun 2027.
Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
Puji turut menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Bina Petugas dan seluruh tim yang telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya membekali PPIH menghadapi perubahan sistem pelayanan yang direncanakan untuk tahun mendatang.
Salah satu perubahan utama pada layanan haji 2027 berkaitan dengan pengelolaan pelayanan jemaah di Arab Saudi.
Sebelumnya, pelayanan lebih banyak memakai pola pengelolaan mandiri, sedangkan penyelenggaraan berikutnya menggunakan skema full board melalui syarikah.
Dalam skema baru tersebut, akomodasi, konsumsi, dan pergerakan jemaah masuk dalam tanggung jawab syarikah di Arab Saudi.
Perubahan pengelolaan itu membuat posisi PPIH semakin strategis dalam menghubungkan kebutuhan jemaah dengan layanan yang disediakan syarikah.
Dengan begitu, tugas petugas bukan hanya mengetahui bagian kerja sendiri, tetapi juga memahami rangkaian pelayanan secara lebih menyeluruh.
Pemahaman atas alur tersebut diperlukan agar petugas dapat membantu menjembatani kepentingan jemaah dalam sistem pelayanan yang berubah.
Puji menilai sistem tahun ini secara umum lebih memudahkan, tetapi komitmen pelayanan yang telah disepakati tetap harus dipastikan.
Ia mengingatkan bahwa kemudahan dalam sistem tidak menghilangkan tanggung jawab petugas untuk memperhatikan pelaksanaan layanan bagi jemaah.
“Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jemaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi,” ujar Puji.
Pernyataan tersebut menempatkan PPIH sebagai penghubung antara kebutuhan jemaah Indonesia dan pola layanan yang disediakan pihak syarikah.
Karena itu, kesiapan petugas perlu mencakup pemahaman tugas pribadi sekaligus gambaran utuh mengenai pelayanan kepada jemaah.
Pelaksanaan ToT PPIH Arab Saudi Tahun 2027 menjadi salah satu langkah persiapan menghadapi perubahan tersebut.
Kegiatan itu juga memperlihatkan perhatian terhadap kesiapan petugas sebelum sistem pelayanan haji tahun mendatang dijalankan.
Bagi sobat yang mengikuti persiapan haji, perubahan pentingnya terletak pada pembagian tanggung jawab layanan melalui skema full board.
Akomodasi, konsumsi, serta pergerakan jemaah termasuk dalam layanan yang menjadi tanggung jawab syarikah di Arab Saudi.
Sementara itu, PPIH dituntut memahami sistem tersebut dan memastikan kebutuhan jemaah tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan.
Puji menekankan perubahan sistem perlu dibarengi peningkatan kesiapan, kompetensi, serta kemampuan petugas dalam merespons kebutuhan jemaah.
Arah pelayanan yang diharapkan tidak berhenti pada pembagian kerja, tetapi berfokus pula pada terpenuhinya kebutuhan jemaah.
Dalam konteks itu, pemahaman menyeluruh atas alur layanan menjadi bekal penting bagi petugas untuk menjalankan perannya.
PPIH diharapkan dapat mencermati pelaksanaan komitmen pelayanan yang telah disepakati dalam sistem dengan pihak syarikah.
Dengan demikian, perubahan pola pengelolaan menjadi alasan bagi petugas untuk menyesuaikan pendekatan kerja dan koordinasi pelayanan.
Pelatihan yang dibuka Puji menjadi bagian persiapan, sementara perubahan sistem menuntut PPIH bekerja lebih sigap dan profesional.
Inti pesan dalam kegiatan tersebut adalah pelayanan perlu disiapkan dengan orientasi pada jemaah, bukan sekadar pembagian tugas petugas.

