JAKARTA — Anggota tim verifikasi calon wakil presiden, Habiburokhman, mengatakan persiapan pemeriksaan sejumlah persyaratan masih terus dilakukan.
Ia menilai pemeriksaan ijazah perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, cara memeriksa dokumen perlu diperbaiki agar tidak memicu kegaduhan seperti yang pernah terjadi.
“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU,” kata Habiburokhman di DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI itu mengusulkan MPR berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengoptimalkan pemeriksaan ijazah calon.
Ia memberi contoh, ijazah SMA dapat diperiksa dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun ijazah perguruan tinggi perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang menangani pendidikan tinggi.
Selain dokumen pendidikan, Habiburokhman turut menyoroti pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba. Ia mengusulkan rumah sakit yang telah ditunjuk KPU membuka layanan pemeriksaan bagi para calon lebih awal.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu. Karena itu, ia menilai seluruh proses tidak perlu menunggu hingga masa verifikasi 14 hari berlangsung.
“Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang,” ujarnya.
Persyaratan lain yang perlu disiapkan ialah dokumen dari pengadilan. Habiburokhman menyebut dua dokumen, yaitu surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih.
Ia mengatakan usul tersebut berkaca pada pengalamannya mengurus dokumen pencalonan Presiden Prabowo Subianto.

