Wacana mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus dibicarakan di ruang publik. Sejumlah nama mulai mencuat dalam perbincangan tersebut.
Di tengah menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad, muncul usulan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kandidat dari DPD RI.
Pengamat Politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan, menilai wakil presiden dari unsur DPD dapat menjadi penghubung pemerintah pusat dengan daerah.
Menurut Sunardi, DPD RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional mewakili suara dari 38 provinsi.
Ia menilai suara daerah kerap kurang terdengar di pusat kekuasaan. Kondisi itu, menurutnya, dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
“Banyak program pemerintah pusat yang bagus di atas kertas tetapi mandek di daerah karena ketiadaan jembatan yang kuat antara Istana dan daerah,” ujar Sunardi di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Sunardi menyebut DPD RI berpotensi menjadi jembatan tersebut. Ia turut menyampaikan empat nama pimpinan lembaga itu yang dinilai layak dipertimbangkan.
Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas.
Menurut Sunardi, keempat pimpinan itu tidak terikat pada satu partai politik. Ia menyebut mereka sebagai representasi daerah.
“Keempat pimpinan ini bukan figur partisan yang terikat satu partai politik, melainkan representasi daerah yang diterima semua partai, kelompok, dan provinsi,” katanya.
Sunardi juga menyoroti sikap Sultan B. Najamudin, yang disebut konsisten menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia memaparkan empat pertimbangan strategis apabila Prabowo memilih wakil presiden dari unsur DPD RI. Pertimbangan pertama berkaitan dengan pola kerja.
Sunardi menilai pengalaman bekerja secara kolektif dapat mengurangi risiko munculnya “matahari kembar” atau panggung politik tersendiri.
Pertimbangan kedua adalah sifat nonpartisan. Menurutnya, figur dari DPD dapat membawa kepentingan 38 provinsi, bukan agenda partai tertentu.
Alasan berikutnya berkaitan dengan pemahaman mengenai kondisi daerah. Sunardi menilai wakil presiden dari DPD dapat memahami persoalan kemiskinan dan ketimpangan.
Ia juga menyebut pemahaman terhadap kebutuhan nyata di daerah sebagai salah satu keuntungan yang bisa dibawa figur tersebut.
Pertimbangan keempat menyangkut stabilitas koalisi. Sunardi menilai figur yang diterima berbagai partai dapat menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.
Pandangan itu menempatkan peran daerah sebagai pokok usulan, di tengah perbincangan publik mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden.
Sunardi menyatakan Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memahami Jakarta sekaligus wilayah lain, termasuk Kupang, Timika, Bengkulu, hingga Papua.

