News

Pemerintah Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk

Pemerintah Dorong NIK Jadi Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI membahas RUU Adminduk demi penguatan layanan publik dan pelindungan data.

Apresiasi itu disampaikan atas nama pemerintah dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI, Senin, 16 November 2026.

Tito menyebut pembaruan regulasi dibutuhkan untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan aturan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menugaskan Mendagri mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Adminduk bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait.

Penugasan itu mencakup Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Setelah 14 Tahun Tertunda, Pasar Senen Blok VI Ditargetkan Rampung Mei 2028

Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Tito menilai pembaruan aturan diperlukan untuk mengikuti teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, serta pelindungan data pribadi.

Pemerintah juga mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal, yang dikenal dengan istilah Single Identity Number.

Dengan penguatan NIK, identitas masyarakat dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi dan tidak berulang kali diminta.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang harus menjalani identifikasi berulang menggunakan nomor identitas berbeda.

NIK Sudah Terdaftar di SSCASN? Pelamar CPNS 2026 Tidak Perlu Membuat Akun Baru

Untuk mendukungnya, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat, menurut penjelasan Mendagri dalam rapat tersebut.

Namun, Tito menegaskan integrasi tidak berarti seluruh data sektoral harus digabungkan tanpa batas ke dalam satu basis data.

Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” ujar Tito.

Banjir Aceh Tamiang Meluas, Perbedaan Kondisi Air Terlihat dari Hulu hingga Hilir
×
×