Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara. Peringatan itu disampaikan setelah banyak laporan masyarakat terkait proses seleksi.
Sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, Ombudsman mencatat 1.790 laporan masyarakat mengenai seleksi CASN. Angka tersebut menjadi perhatian menjelang rencana pembukaan sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyebut seleksi CASN sebagai substansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Laporan tersebut mencakup dugaan maladministrasi dalam proses rekrutmen aparatur negara.
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan,” ujar Radian Syam.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta. Keterangan tersebut dikutip pada Senin, 16 November 2026.
Jumlah laporan per tahun menunjukkan bahwa pengaduan masuk secara berkelanjutan. Pada 2022, Ombudsman menerima 280 laporan mengenai seleksi CASN.
Setahun kemudian, jumlah laporan tercatat sebanyak 275. Angka itu meningkat tajam pada 2024, ketika Ombudsman menerima 610 laporan.
Pada 2025, lembaga tersebut menerima 534 laporan. Sementara itu, hingga 12 November 2026, terdapat 91 laporan yang masih dalam proses penanganan.
Rincian angka laporan yang disebutkan Ombudsman dapat dilihat berikut ini. Data tersebut mencakup laporan tahunan dari 2022 sampai 12 November 2026.
Tahun | Jumlah laporan
2022 | 280
2023 | 275
2024 | 610
2025 | 534
Hingga 12 November 2026 | 91
Total | 1.790
Dari sisi instansi penyelenggara, 1.098 laporan berkaitan dengan seleksi di pemerintah kabupaten dan kota. Jumlah itu merupakan bagian terbesar yang dijelaskan dalam data Ombudsman.
Rincian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan seleksi CASN banyak dilaporkan pada lingkup pemerintah kabupaten dan kota. Ombudsman tidak merinci dalam keterangan itu pembagian laporan berdasarkan daerah.
Laporan masyarakat tidak hanya menyoroti hasil akhir seleksi atau kelulusan peserta. Ombudsman juga menekankan pentingnya prosedur, informasi, layanan pengaduan, serta ketepatan waktu pengangkatan.
Bagi peserta, kepastian prosedur menjadi salah satu aspek penting selama mengikuti seleksi. Informasi yang terbuka juga diperlukan agar tahapan rekrutmen dapat dipahami dengan jelas.
Pengaduan masyarakat turut memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan seleksi. Namun, laporan yang diterima tidak otomatis berarti seluruh dugaan telah terbukti.
Data Ombudsman menunjukkan bahwa jumlah laporan tertinggi dalam periode tersebut terjadi pada 2024, yakni 610 pengaduan. Setelah itu, jumlah laporan yang tercatat pada 2025 adalah 534.
Pada 2026, Ombudsman mencatat 91 laporan sampai tanggal 12 November. Sebagian laporan tahun tersebut masih diproses, menurut keterangan yang disampaikan lembaga itu.
Secara keseluruhan, catatan 1.790 laporan menjadi pengingat bagi penyelenggara untuk memperhatikan jalannya rekrutmen CASN. Terlebih, pemerintah berencana menyediakan sekitar 150 ribu formasi CPNS pada 2026.
Ombudsman menilai proses seleksi harus berlangsung transparan, adil, dan sesuai aturan. Prinsip tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan rekrutmen tidak merugikan peserta.
Sobat yang mengikuti seleksi perlu mencermati informasi dan prosedur resmi yang disampaikan penyelenggara. Sementara itu, perhatian Ombudsman tertuju pada pengawasan dan penanganan persoalan dalam proses seleksi.
Angka pengaduan dari tahun ke tahun memberi gambaran mengenai laporan yang diterima Ombudsman. Rincian tersebut sekaligus menempatkan seleksi CASN sebagai substansi dengan laporan terbanyak, menurut Radian Syam.
Sorotan terhadap maladministrasi terutama mencakup penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Kedua bentuk persoalan itu disebut Radian sebagai hal yang paling sering ditemukan dalam laporan seleksi CASN.
Dengan rencana pembukaan formasi CPNS 2026, pengawasan seleksi kembali menjadi perhatian. Ombudsman mengingatkan agar proses rekrutmen dijalankan secara terbuka, adil, dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

