Penyederhanaan administrasi pajak bagi seller menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan aturan perdagangan digital. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyampaikan sejumlah masukan.
Masukan itu dibicarakan dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM”.
Acara berlangsung di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 November 2026. Pajak marketplace dan biaya layanan turut dibahas.
Diskusi tersebut menghadirkan Ali Manshur, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, serta Anto Suroto, Ketua Umum APIKI.
idEA tidak hadir secara langsung, tetapi menyampaikan pandangan mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan tata kelola perdagangan digital.
Ketua Umum idEA, Budi Primawan, menyatakan asosiasinya menghormati kebijakan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.
Aturan tersebut disebut berlaku sejak 1 Oktober 2026. Budi menilai kebijakan itu mengubah mekanisme administrasi perpajakan, bukan menciptakan jenis pajak baru.
Karena itu, marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan serta arahan resmi pemerintah. Asosiasi juga sebelumnya mengusulkan waktu penerapan berbeda.
idEA mengusulkan agar implementasi dimulai pada 1 Januari 2027. Usulan itu dimaksudkan memberi waktu tambahan untuk sejumlah persiapan.
Persiapan yang disoroti mencakup penyempurnaan sistem, penyelesaian persoalan teknis, dan sosialisasi ketentuan kepada para penjual di platform digital.
Budi menjelaskan, pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan merupakan biaya baru bagi konsumen. Namun, harga bisa terdampak.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa dampak pada harga bergantung pada pilihan penjual. Budi tidak menyebutkan bahwa kenaikan harga pasti terjadi.
Aspek lain yang dibahas adalah batas omzet Rp500 juta per tahun yang tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22.
Penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif dari berbagai kanal penjualan. Dalam mekanisme tersebut, seller diwajibkan menyampaikan surat pernyataan.
idEA berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai persyaratan itu. Hasil koordinasi menyepakati penggunaan satu surat bermeterai.
Surat pernyataan tersebut dapat dipakai di seluruh platform, sehingga seller tidak perlu menyiapkan dokumen terpisah untuk setiap marketplace.
Menurut idEA, kesepakatan itu diharapkan mengurangi pengeluaran untuk meterai sekaligus menyederhanakan urusan administrasi bagi pelaku UMKM.
Asosiasi tersebut juga meminta kejelasan pelaksanaan aturan di lapangan, mulai dari pengelolaan data hingga sistem pelaporan pajak.
Sosialisasi aturan dan layanan bantuan untuk menghadapi kendala teknis turut menjadi hal yang didorong idEA dalam penerapan kebijakan.
Dalam ketentuan yang dipaparkan, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.
Peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan tersebut tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pemungutan dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk. Pajak itu juga memiliki mekanisme perhitungan.
PPh Pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau digunakan untuk pelunasan PPh Final.
Ringkasan angka: tarif pajak 0,5 persen; batas omzet Rp500 juta; usulan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50 persen bagi UMKM.
Diskusi juga menyoroti transparansi biaya platform dan rencana pemerintah menyiapkan potongan biaya layanan marketplace bagi UMKM.
Berdasarkan informasi dalam diskusi, pemerintah menyiapkan diskon biaya layanan sebesar 50 persen untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pembahasan mengenai insentif itu berlangsung bersama isu pajak dan keterbukaan biaya. Rincian lebih lanjut mengenai skema diskon tidak dijelaskan.
Dari sisi pelaku industri, Anto Suroto menilai kebijakan pajak relevan dalam menghadapi derasnya produk impor di platform perdagangan elektronik.
Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) itu memperkirakan produk impor menguasai hingga 80 persen perdagangan e-commerce.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujar Anto saat menyampaikan pandangannya.
Pernyataan Anto menyoroti kekhawatiran mengenai persaingan produk impor di perdagangan elektronik. Angka 80 persen merupakan perkiraan yang disampaikannya.
Ali Manshur turut memaparkan gambaran usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025.
Menurut data yang disampaikannya, 99,6 persen dari sekitar 56 juta UMKM nasional masih didominasi oleh usaha mikro.
Dengan jumlah usaha mikro yang besar, diskusi mengaitkan kebijakan pajak, biaya marketplace, dan kebutuhan perlindungan pelaku UMKM.
Berbagai pandangan dalam forum itu mencakup kepatuhan perpajakan, penyederhanaan dokumen seller, transparansi platform, serta insentif biaya layanan.
Bagi idEA, kejelasan tata cara dan dukungan teknis menjadi bagian penting agar aturan dapat dijalankan oleh penjual.
Sementara itu, pemungutan PPh Pasal 22 tetap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk tarif, batas omzet, dan mekanisme yang dipaparkan.
