Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Surat yang dicabut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Keputusan tersebut menjadi langkah administratif pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut mengonfirmasi pencabutan tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis (12/11), Yusril menjawab, “Ya,”.
Dalam diktum kesatu, Kemendikdasmen menetapkan pencabutan surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang terbit pada 6 Agustus 2019.
“Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi diktum tersebut.
Keputusan itu juga memerintahkan penarikan surat dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
Diktum kedua menyatakan dokumen tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dengan asas erga omnes.
“Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” demikian bunyi diktum kedua.
