Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut telah diterima. Lembaga itu akan menindaklanjutinya bersama pimpinan parlemen.
Setelah menyerahkan surat, Gibran menyampaikan pesan perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Gibran meminta maaf atas harapan masyarakat yang belum terwujud selama dirinya menjalankan amanah sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Ia mengatakan keputusan mundur diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Menurut Gibran, langkah tersebut didasari kecintaan kepada rakyat.
Dalam pernyataannya, Gibran menyebut berhenti dari jabatan Wakil Presiden dan menyerahkan kembali mandat kepada rakyat pada 12 November 2026.
Ia menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi. Gibran juga menyatakan keputusan itu tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
Gibran memastikan dokumen pendidikannya tersedia lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Pernyataan itu disampaikan menyusul perbincangan mengenai ijazahnya.
Di tengah kabar pengunduran diri, perhatian publik turut tertuju pada fasilitas dan tunjangan yang mungkin diterima Gibran setelah meninggalkan jabatan.
Judul informasi yang diberikan mencantumkan uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan. Namun, isi artikel tidak merinci dasar maupun ketentuan angka tersebut.
Artikel tersebut juga tidak menjabarkan fasilitas lain, syarat penerimaan, atau proses penetapan tunjangan setelah pengunduran diri.
Karena itu, sobat perlu membedakan informasi mengenai surat yang telah diterima MPR dari rincian hak finansial yang belum dipaparkan.
MPR disebut akan menindaklanjuti surat pengunduran diri bersama pimpinan parlemen. Artikel tidak menyampaikan hasil atau keputusan lanjutan mengenai proses tersebut.
Gibran juga tidak merinci fasilitas yang akan diterimanya setelah mundur. Informasi yang tersedia hanya menyoroti isu fasilitas dan angka pensiun.
Dengan demikian, besaran Rp20,16 juta per bulan tercantum pada judul informasi, sementara rincian pendukungnya tidak tersedia dalam isi artikel.
Perkembangan berikutnya mengenai proses pengunduran diri maupun tunjangan belum dijelaskan dalam informasi yang diberikan. Saat ini, surat pengunduran diri telah diterima MPR.
