Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan aturan mengenai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yusril, calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal sebagai UU MD3.
Aturan itu menjadi syarat bagi calon sebelum namanya diajukan untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
“Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu,” ujar Yusril.
Ia menyampaikan keterangan itu di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam proses tersebut, kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi ataupun pihak lain sebelum memutuskan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.
Namun, konsultasi itu tidak mengubah kewenangan pengajuan. Yusril menegaskan keputusan mengirimkan dua calon tetap berada pada Presiden.
“Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan dua orang calon. Tentu Presiden bisa berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau dengan siapa saja, tetapi kewenangan untuk mengajukan itu ada pada Presiden,” jelasnya.
Tahapan berikutnya dimulai setelah Presiden menerima surat dari MPR mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Sejak menerima surat tersebut, Presiden mempunyai waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dua nama itu kemudian menjadi pilihan yang akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh MPR melalui proses pemilihan.
MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menentukan satu nama dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, alur yang disampaikan Yusril mencakup pengajuan dua calon oleh Presiden, lalu pemilihan satu calon oleh MPR.
MPR juga memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan proses kelembagaan yang berkaitan dengan tahapan penggantian.
Persiapan itu mencakup penyampaian surat kepada Presiden mengenai pengajuan dua calon pengganti wakil presiden.
Rangkaian waktu tersebut menjadi bagian dari penjelasan Yusril mengenai proses pengisian jabatan, termasuk batas maksimal setiap tahap.
Ringkasan tahapan: persiapan kelembagaan MPR sekitar tiga hari; pengajuan dua nama oleh Presiden paling lama 14 hari setelah menerima surat.
Berikutnya, MPR memilih satu dari dua calon dalam waktu paling lama 60 hari, sesuai batas maksimal yang dijelaskan Yusril.
Pemerintah berharap seluruh proses pengisian jabatan wakil presiden dapat dituntaskan sebelum akhir Desember 2026.
Harapan tersebut disampaikan bersamaan dengan penegasan bahwa tenggat 60 hari merupakan batas maksimal yang diatur konstitusi.
Karena itu, penyelesaian sebelum akhir Desember menjadi target pemerintah, sementara batas maksimal proses tetap mengikuti ketentuan tersebut.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” imbuh Yusril.
Yusril juga menyebut pihaknya akan memeriksa persyaratan setiap calon secara cermat sebelum proses pengisian jabatan berlangsung.
Pemeriksaan itu ditujukan agar persoalan terkait persyaratan calon wakil presiden tidak kembali muncul dalam proses berikutnya.
Bagi sobat yang mengikuti perkembangan ini, poin pentingnya ialah syarat asal partai dan pembagian kewenangan pengajuan serta pemilihan.
Calon harus berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, menurut penjelasan Yusril.
Presiden menentukan dua nama yang diajukan, sedangkan MPR memilih satu nama dari kedua calon tersebut.
Yusril menyampaikan ketentuan, kewenangan, dan rentang waktu itu sebagai bagian dari penjelasan mengenai aturan penggantian wakil presiden.
Informasi tersebut merujuk pada UU MD3 dan batas waktu proses yang disebutkan Yusril dalam keterangannya di Istana Kepresidenan.
Pemerintah menargetkan proses selesai sebelum penghujung Desember 2026, tetapi tenggat konstitusional yang disebutkan mencapai 60 hari.
