Rocky Gerung meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti putusan lembaga peradilan terkait polemik surat penyetaraan ijazah SMA. Menurut Rocky, keputusan yang sudah dikeluarkan perlu dihormati dan dijalankan sesuai aturan.
Pernyataan itu disampaikan Rocky saat menghadiri peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu, 11 November 2026. Ia mengatakan tidak ingin memberikan saran yang melampaui ketentuan hukum maupun keputusan pengadilan.
Rocky, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran telah melalui sejumlah jalur hukum. Karena itu, ia mempertanyakan perlunya langkah lanjutan setelah lembaga peradilan mengeluarkan keputusan.
“Tidak ada tanggapan Wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja,” ucap Rocky.
Ia juga menyebut berbagai jalur hukum telah tersedia dan menyimpulkan persoalan tersebut. Rocky kemudian meminta agar tidak ada pihak yang menyampaikan saran di luar aturan.
“Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?” kata dia.
“TIdak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” kata Rocky.
Polemik itu kembali mencuat setelah Gibran menyatakan rencana memperjuangkan persoalan surat penyetaraan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Salah satu perkembangan dalam perkara tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi. Perkara itu berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu ditetapkan pada 30 Oktober 2026. Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran, sementara rencana menempuh jalur PTUN disampaikan kemudian.
Ringkasan perkara
Tokoh yang memberi tanggapan: Rocky Gerung, anggota Wantimpres.
Pihak yang menjadi sorotan: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkara: Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.
Putusan MA: Nomor 742 K/TUN/2026, diputus pada 30 Oktober 2026.
Isi putusan: Surat dinyatakan tidak sah dan batal; tergugat diperintahkan mencabutnya.
Langkah yang disampaikan Gibran: Menempuh jalur PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Rocky menekankan agar proses penyelesaian tetap berpegang pada aturan dan putusan peradilan. Bagi sobat yang mengikuti perkembangan isu ini, perbedaan pentingnya ada pada putusan MA dan langkah hukum yang disampaikan Gibran.
Sumber tanggapan Rocky adalah pernyataannya dalam acara di Bandung. Sementara itu, perkembangan perkara yang disebutkan mencakup putusan kasasi MA serta rencana Gibran melanjutkan persoalan melalui PTUN.
