Sidang etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan itu diumumkan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Isir kepada awak media pada Selasa, 10 November 2026. “Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Sebelum keputusan etik tersebut, Ahrie Sonta bersama eks Kapolri berinisial LSP serta Irjen EH dan SU ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan itu berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Setelah menjadi tersangka, LSP, EH, dan ASN ditahan di Mako Brimob, Depok.
Sementara itu, Irjen SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke. Perkara dugaan penyadapan tersebut masih terus bergulir.
Para tersangka dikenai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut membawa ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Mereka turut dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghapusan informasi elektronik, dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Pasal ITE itu diterapkan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Sanksi etik terhadap Ahrie Sonta tidak mengubah keterangan bahwa perkara pidananya masih berlanjut.
