Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar itu disampaikan setelah pertemuan Gibran dan Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Gibran menyatakan niat mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak permohonan tersebut. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
Namun, pengajuan surat dan pernyataan niat belum berarti Gibran resmi meninggalkan jabatan. Jika pengunduran dirinya terealisasi, ia berpotensi menjadi wakil presiden kedua yang mundur.
Catatan sejarah menunjukkan Mohammad Hatta lebih dahulu mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Ia menyampaikan suratnya kepada parlemen pada 20 Juli 1956.
Sejarawan Erwin Kusuma, seperti dikutip dari laman ANRI, menjelaskan keputusan Hatta berkaitan dengan perbedaan pandangan politik bersama Presiden Sukarno.
Hatta mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Sukarno mengusung demokrasi terpimpin. Perbedaan itu membuat gagasan dwitunggal keduanya tidak lagi sejalan.
Erwin juga menyebut Hatta merasa tidak sejalan dengan sistem konstitusional yang mengatur peran wakil presiden saat itu. Pengajuan Hatta menjadi catatan sejarah yang relevan dengan perkembangan terbaru.
Sobat, situasi Gibran dan Hatta memiliki konteks masing-masing. Informasi yang disampaikan Prasetyo menempatkan pengajuan Gibran sebagai perkembangan, sementara realisasi pengunduran dirinya belum dipastikan.
