Pemerintah berencana mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027.
Rencana itu menjadi kabar baik bagi 9.687 PPPK Paruh Waktu yang bekerja di Kabupaten Bogor. Namun, perubahan status tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran daerah untuk membayar gaji hingga sekitar Rp600 miliar.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, para PPPK telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bogor. Karena itu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, tentu kami tindak lanjuti, mereka adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor,” kata Rudy kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Rudy juga memastikan kemampuan fiskal Kabupaten Bogor masih mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu.
“Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik paruh waktu maupun penuh waktu,” tegasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebut kebutuhan gaji bagi 9.687 PPPK itu mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar, mudah-mudahan itu benar dibiayai pusat, tetapi kita tetap menganggarkan juga di APBD,” kata Achmad.
Dengan demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan anggaran melalui APBD, sembari berharap pemerintah pusat turut membiayai kebutuhan penggajian tersebut.
Dalam proses administrasi sebelumnya, peserta yang mendapat alokasi diminta mengisi Daftar Riwayat Hidup PPPK Paruh Waktu secara daring.
Pengisian dilakukan melalui https://sscasn.bkn.go.id, dengan jadwal mulai 28 Agustus hingga 22 September 2025.
